medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset domestik dan luar negeri milik obligor BLBI untuk BDNI, Sjamsul Nursalim. Langkah ini untuk mengembalikan aset negara yang telah dirugikan dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
"Yang diuntungkan adalah obligor sendiri. KPK akan telusuri aset-aset di Indonesia maupun luar negeri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2017.
Penyidik KPK menelusuri kerjasama yang dilakukan oleh PT Dipasena di Lampung yang menerima pinjaman dari BDNI. Sekitar 20 petani tambak yang memiliki kontrak kerjasama dengan PT Dipasena.
KPK menjalin kerjasama dengan lembaga otoritas di luar negeri untuk menelusuri aset Sjamsul. Terutama dengan jaringan internasional sesuai dengan Konvensi PBB melawan korupsi.
"Ini untuk memaksimalkan aset recovery dan pengumpulan bukti lainnya," jelas Febri.
BDNI salah satu bank yang sempat terganggu likuiditasnya. BDNI mendapat gelontoran dana pinjaman dari BI senilai Rp27,4 triliun dan mendapat SKL pada April 2004.
Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI lewat rekstruturisasi aset sebesar Rp4,8 triliun dari PT Dipasena. Namun, hasil restrukturisasi hanya didapat Rp1,1 triliun dari pitung ke petani tambak PT Dipasena.
Namun senilai Rp3,7 triliun hutang tidak dibahas dalam proses resutrukturisasi. Sehingga ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih. Kebijakan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI ini dinilai telah merugikan negara sebesar Rp3,7 triliun.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset domestik dan luar negeri milik obligor BLBI untuk BDNI, Sjamsul Nursalim. Langkah ini untuk mengembalikan aset negara yang telah dirugikan dalam kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).
"Yang diuntungkan adalah obligor sendiri. KPK akan telusuri aset-aset di Indonesia maupun luar negeri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 16 Mei 2017.
Penyidik KPK menelusuri kerjasama yang dilakukan oleh PT Dipasena di Lampung yang menerima pinjaman dari BDNI. Sekitar 20 petani tambak yang memiliki kontrak kerjasama dengan PT Dipasena.
KPK menjalin kerjasama dengan lembaga otoritas di luar negeri untuk menelusuri aset Sjamsul. Terutama dengan jaringan internasional sesuai dengan Konvensi PBB melawan korupsi.
"Ini untuk memaksimalkan aset recovery dan pengumpulan bukti lainnya," jelas Febri.
BDNI salah satu bank yang sempat terganggu likuiditasnya. BDNI mendapat gelontoran dana pinjaman dari BI senilai Rp27,4 triliun dan mendapat SKL pada April 2004.
Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI lewat rekstruturisasi aset sebesar Rp4,8 triliun dari PT Dipasena. Namun, hasil restrukturisasi hanya didapat Rp1,1 triliun dari pitung ke petani tambak PT Dipasena.
Namun senilai Rp3,7 triliun hutang tidak dibahas dalam proses resutrukturisasi. Sehingga ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih. Kebijakan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI ini dinilai telah merugikan negara sebesar Rp3,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
