medcom.id, Jakarta: Kepolisian diminta tak ragu menangkap orang yang berusaha menyebarkan paham Partai Komunis Indonesia (PKI). Penangkapan diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
"Polisi tangkap yang pakai lambang (PKI). Ada hukumnya, bukan langgar HAM. TAP MPRS masih ada, ada hukumnya. Saya ketemu empat pakar hukum, bilang itu dibisa ditangkap," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).
Dia menegaskan, Indonesia adalah negara berdaulat dengan dasar Pancasila. Tak ada tempat bagi komunisme di negara Pancasila.
Aparat keamanan beberapa hari terakhir menangkap penyebar atribut berbau PKI. Di Jakarta, pemiliki toko yang menjual pakaian bergambar palu arit yang kental dengan komunisme diamankan.
Sementara, lima personel sebuah band lokal ditangkap aparat Polres Mojokerto, Jawa Timur gara-garanya membawakan lagu "Genjer-Genjer" pada pentas musik. Lagu itu dinilai identik dengan PKI.
Sementara 15 Agustus tahun lalu, dalam karnaval budaya yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diwarnai dengan arak-arakan peserta yang membawa atribut palu arit atau yang lebih dikenal dengan lambang PKI.
Tak hanya gambar palu-arit, tampak sejumlah peserta berpakaian serbaputih dengan selempang bertuliskan "Anggota PKI" juga membawa poster bergambar tokoh PKI, seperti D.N. Aidit, Letkol Untung, dan Chairul Saleh.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menilai kasus munculnya simbol komunis di Indonesia merupakan bentuk ancaman. Said mengajak pihak berwenang dan masyarakat melawan upaya menghidupkan kembali paham komunis. "Itu bahaya laten komunis yang ingin kembali (eksis). Harus kita lawan," kata Said seraya mengatakan
siap membantu mencari solusi terbaik mengatasi kasus-kasus tersebut.
medcom.id, Jakarta: Kepolisian diminta tak ragu menangkap orang yang berusaha menyebarkan paham Partai Komunis Indonesia (PKI). Penangkapan diatur dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
"Polisi tangkap yang pakai lambang (PKI). Ada hukumnya, bukan langgar HAM. TAP MPRS masih ada, ada hukumnya. Saya ketemu empat pakar hukum, bilang itu dibisa ditangkap," kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/5/2016).
Dia menegaskan, Indonesia adalah negara berdaulat dengan dasar Pancasila. Tak ada tempat bagi komunisme di negara Pancasila.
Aparat keamanan beberapa hari terakhir menangkap penyebar atribut berbau PKI. Di Jakarta, pemiliki toko yang menjual pakaian bergambar palu arit yang kental dengan komunisme diamankan.
Sementara, lima personel sebuah band lokal ditangkap aparat Polres Mojokerto, Jawa Timur gara-garanya membawakan lagu "Genjer-Genjer" pada pentas musik. Lagu itu dinilai identik dengan PKI.
Sementara 15 Agustus tahun lalu, dalam karnaval budaya yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, diwarnai dengan arak-arakan peserta yang membawa atribut palu arit atau yang lebih dikenal dengan lambang PKI.
Tak hanya gambar palu-arit, tampak sejumlah peserta berpakaian serbaputih dengan selempang bertuliskan "Anggota PKI" juga membawa poster bergambar tokoh PKI, seperti D.N. Aidit, Letkol Untung, dan Chairul Saleh.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menilai kasus munculnya simbol komunis di Indonesia merupakan bentuk ancaman. Said mengajak pihak berwenang dan masyarakat melawan upaya menghidupkan kembali paham komunis. "Itu bahaya laten komunis yang ingin kembali (eksis). Harus kita lawan," kata Said seraya mengatakan
siap membantu mencari solusi terbaik mengatasi kasus-kasus tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
