Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto: ANT/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Foto: ANT/Hafidz Mubarak A

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pemilih

Nasional uji materi uu uu pilkada
Antara • 29 Januari 2020 23:23
Jakarta: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada terkait persyaratan pemilih yang sudah atau pernah kawin meski belum berusia 17 tahun. Permohonan tersebut diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
 
Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin sepanjang memenuhi persyaratan UU Nomor 1 Tahun 2015 dapat didaftar sebagai pemilih. Penggunaan hak memilih ditentukan saat seorang warga memiliki KTP atau identitas pengganti yang sah menurut hukum.
 
Menurut UU Administrasi Kependudukan, warga negara Indonesia maupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap berusia minimal 17 tahun atau telah atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan merujuk ketentuan tersebut, maka warga negara Indonesia, yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun, tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih," ujar Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.
 
Ketentuan ukuran dewasa dengan frasa sudah atau pernah kawin pun terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yakni diatur bila perkawinan dibubarkan sebelum usia 20 tahun, tidak kembali berstatus belum dewasa.
 
MK tak sependapat dengan dalil pemohon adanya ketidakadilan terhadap warga negara di bawah usia 17 tahun dan belum menikah. Hakim Konstitusi menegaskan masyarakat harus memiliki KTP sebagai syarat menggunakan hak pilih.
 
"Menurut Mahkamah, bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif, karena hal tersebut tidak termasuk kategori diskriminasi. Keduanya tidak bisa dipersamakan terlebih diperlakukan sama," kata Suhartoyo.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif