Penahanan 2 Anggota DPRD Sumut Diperpanjang

Sunnaholomi Halakrispen 23 November 2018 00:09 WIB
gatot pujo nugroho
Penahanan 2 Anggota DPRD Sumut Diperpanjang
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Dua tersangka itu terjerat kasus tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kedua tersangka itu ialah Arlene Manurung dan Murni Eliser Verawaty Munthe. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keduanya akan ditahan kembali selama 20 hari.

"Penyidik memperpanjang masa penahanan terhadap keduanya selama 20 hari ke depan, mulai hari ini," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 22 November 2018.


KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta per orang.

Ke-38 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar. Lalu, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, dan Syafrida Fitrie.

Selanjutnya, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe dan Dermawan Sembiring. Kemudian, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, dan John Hugo Silalahi.

Baca: 5 Eks DPRD Sumut Didakwa Terima Suap dari Gatot

Ada juga Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id