Ponpes Al Zaytun Tak Dibubarkan, Tapi akan Dibina

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tidak membubarkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Pemerintah akan melakukan pembinaan. "Akan terus kita bina dan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional, diberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri di situ untuk tetap memilih lembaga pendidikannya. Tetapi materinya kita kontrol," ujar Mahfud ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Juli 2023.  Mahfud menjelaskan Ponpes Al Zaytun memproduksi santri yang berkualitas. Sehingga, pemerintah akan berupaya menyelamatkan ribuan santri itu dari dugaan ajaran yang menyimpang. Namun, Mahfud menyebut tindakan pembinaan akan dilakukan usai status hukum pemimpin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sudah jelas. Saat ini, aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman terhadap dugaan penistaan agama hingga pencucian uang Panji Gumilang.  "Kapan nanti tindakan hukum yang lebih konkret misalnya pemanggilan, penahanan, pengajuan dan sebagainya, itu memang harus lebih hati-hati," beber Mahfud.   Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu terindikasi terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Hasil temuan itu menjadi salah satu bahan yang dilaporkan kepada Mahfud MD. "Ada (indikasi NII)," ucap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin, 3 Juli 2023. Gubernur yang akrab disapa Emil ini menuturkan hasil temuan data dan fakta dari tim investigasi telah disampaikan ke Mahfud MD. Tim investigasi menyimpulkan dengan merekomendasikan agar ponpes tersebut dibubarkan atau dibekukan secepatnya. "Pesantrennya direkomendasi untuk dibekukan atau dibubarkan tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," beber Emil.