Sidang pembacaan dakwaan Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang pembacaan dakwaan Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Tiga Pejabat PUPR Didakwa Terima Suap dari Kontraktor

Nasional suap proyek di kemenpu-pera
Fachri Audhia Hafiez • 16 Mei 2019 03:25
Jakarta: Tiga pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) didakwa menerima suap dari sejumlah kontraktor. Suap diberikan dalam bentuk pecahan mata uang asing dan rupiah.
 
Ketiganya ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Wilayah I B, Meina Woro Kusrinah, PPK SPAM Strategis Wilayah II A, Donny Sofyan Arifin dan Kepala Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Kementerian PUPR, Teuku Mochamad Nazar.
 
"Melakukan perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah," Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), Trimulyono Hendradi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 15 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa mengatakan, total uang tersebut diterima ketiganya secara bertahap. Uang berasal dari Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih; Dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.
 
Meina didakwa menerima suap Rp1,42 miliar dan SGD23 ribu. Kemudian Donny menerima Rp920 juta dan Teuku Rp6,71 miliar serta USD33 ribu.
 
Jaksa menilai ketiganya mengetahui pemberian uang untuk memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek yang dikerjakan oleh PT WKE dan PT TSP. Kedua kontraktor tersebut mengerjakan sejumlah proyek di lingkungan satuan kerja di Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.
 
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa Tri.
 
Atas perbuatannya, Meina, Donny dan Teuku disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif