Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin--ANTARA/Nalendra
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin--ANTARA/Nalendra

Laporan Gratifikasi Rp10 Juta Menag Menyalahi Aturan

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 08 Mei 2019 19:29
Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah melaporkan penerimaan uang Rp10 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu diduga ucapan terima kasih Haris kepada Lukman atas jabatan barunya.
 
Dalam laporan penerimaan gratifikasi itu, Lukman melaporkan jika uang itu sebagai honor tambahan dari Haris. Namun, laporan itu tak sesuai dengan informasi yang diterima KPK.
 
"Di laporan gratifikasi melalui ajudan Menag ke direktorat gratifikasi KPK disebut sebagai honor tambahan dari kepala Kanwil, alasan begitu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penerimaan gratifikasi itu juga dilaporkan Lukman seminggu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Berdasarkan aturan pelaporan gratifkasi, seorang pejabat wajib melaporkan gratifikasi 30 hari kerja dari penerimaan.
 
Namun, aturan itu tidak berlaku jika penerimaan gratifikasi dilaporkan setelah perkara yang berkaitan dengan gratifikasi tersebut naik ke penyidikan. "Maka tentu saja yang berlaku adalah peraturan KPK bagaimana mekanisme pelaporan gratifikasi," ujar Febri.
 
Baca: Menag Mengakui Terima Rp10 Juta
 
Febri enggan berspekulasi terkait nasib pelaporan gratifikasi Lukman. Yang jelas, kata Febri, penyidik masih mengembangkan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.
 
"Kami masih berkoordinasi dengan pihak penyidik, nanti kami tunggu perkembangan dari sana," pungkasnya.
 
Pemberian uang Rp10 juta kepada Lukman terungkap pertama kali di sidang praperadilan tersangka suap jual beli jabatan Romahurmuziy (Romi) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam tanggapan KPK atas gugatan Romi disebutkan jika KPK memiliki bukti adanya praktik suap dalam seleksi jabatan di Kemenag.
 
Satu dari 30 barang bukti dan 7 keterangan saksi yang dimuat dalam pokok jabawan KPK itu, disebutkan jika Lukman menerima uang Rp10 juta dari Haris pada 9 Maret 2019. Pemberian itu berlangsung setelah Lukman resmi melantik Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.
 
KPK telah mengantongi nama-nama pejabat Kemenag yang ikut terlibat dalam kasus ini. Pejabat itu diduga bekerjasama dengan Romi untuk mengatur jabatan pesanan di Kemenag.
 
Dalam upaya menajamkan dugaan itu, penyidik pun terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari unsur pejabat Kemenag. Mereka yakni beberapa staf khusus Menag dan panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.
 
Termasuk, Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan dan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ahmadi. Selain memeriksa para saksi, penguatan bukti juga dilakukan penyidik dengan menggeledah sejumlah ruang kerja di Kemenag.
 
Ruangan yang digeledah ialah ruang kerja Lukman Hakim, ruang kerja Nur Kholis, dan ruang kerja Ahmadi. Dari ruang Lukman, penyidik menyita uang sebesar Rp180 juta dan USD30 ribu. Sedangkan dari dua ruang kerja lain disita sejumlah dokumen terkait seleksi jabatan di Kemenag.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif