NEWSTICKER
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Pejabat Kementerian PUPR Dipanggil KPK

Nasional suap proyek di kemenpu-pera OTT di Kementerian PUPR
Kautsar Widya Prabowo • 28 Januari 2019 12:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) . Dia menjadi saksi kasus dugaansistem penyediaan air minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 Kementerian PUPR.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Suharto (Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta Selatan, Senin ,29 Januari 2019.
 
Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Donggala Mohamad Rizal. Ia diperiksa untuk tersangka Budi Suharto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan delapan tersangka. Tersangka penyuap meliputi Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.
 
Tersangka peneriam suap adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kusrinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba I Donny Sofyan Arifin.
 
Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018. Proyek ini berada di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
 
Dua proyek lain yang juga diatur lelangnya adalah pengadaan pipa high density polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan PT WKE dan PT TSP.
 
Baca: KPK Garap Dua Sekretaris Ditjen Cipta Karya
 
Anggiat diduga menerima fee untuk pemulusan proyek-proyek itu sebesar Rp850 juta dan USD5 ribu, sedangkan Meina menerima Rp1,42 miliar dan USD22 ribu. Kemudian, Nazar menerima Rp2,9 miliar dan Donny menerima 170 juta.
 
Atas perbuatannya, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Anggiat, Meina, Nazar dan Donny selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif