Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Papua menjadi salah satu wilayah yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Hakordia diperingati sebagai semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, kinerja penegak hukum maupun pemerintah memberantas korupsi harus bisa dirasakan masyarakat.
"Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.
Johanis menyebut pemberantasan korupsi yang baik bakal memberikan imbas positif bagi masyarakat. Salah satunya yakni pembangunan yang berjalan dengan maksimal.
"Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," ujar Johanis.
Johanis juga meminta seluruh pemerintah daerah memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi dalam momen Hakordia tahun ini. Memaksimalkan sistem pencegahan diyakini sebagai solusi jitu.
"Kinerja pemberantasan korupsi di daerah belum lah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah," ucap Johanis.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah maupun penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sebab, kata dia, harus diemban oleh semua pihak.
Dia juga meminta seluruh pihak memahami bahaya korupsi. Penegasan dinilai perlu karena dampak tindakan kotor itu dirasakan banyak orang.
"Sebab, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan," tutur Ridwan.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) mulai menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Papua menjadi salah satu wilayah yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Hakordia diperingati sebagai semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, kinerja penegak hukum maupun pemerintah memberantas korupsi harus bisa dirasakan masyarakat.
"
Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.
Johanis menyebut pemberantasan korupsi yang baik bakal memberikan imbas positif bagi masyarakat. Salah satunya yakni pembangunan yang berjalan dengan maksimal.
"Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah," ujar Johanis.
Johanis juga meminta seluruh pemerintah daerah memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi dalam momen Hakordia tahun ini. Memaksimalkan sistem pencegahan diyakini sebagai solusi jitu.
"Kinerja pemberantasan korupsi di daerah belum lah optimal. Sudah banyak yang dilakukan oleh Pemda, namun tidak sedikit agenda yang belum selesai. Perlu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah," ucap Johanis.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah maupun penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sebab, kata dia, harus diemban oleh semua pihak.
Dia juga meminta seluruh pihak memahami bahaya korupsi. Penegasan dinilai perlu karena dampak tindakan kotor itu dirasakan banyak orang.
"Sebab, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan," tutur Ridwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
