Jakarta: Pemerintah dan penegak hukum di Indonesia mesti memperhatikan serius terkait polemik tambang ilegal. Salah satunya, tambang ilegal di daerah Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kita dapat informasi ada 200 titik (tambang ilegal), dan ini masih sebagian kecilnya,” kata Praktisi Hukum asal Universitas Indonesia Deolipa Yumara dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.
Deolipa mendapatkan informasi adanya ratusan tambang ilegal di Kaltim masih beroperasi dengan leluasa. Negara ditaksir merugi triliunan rupiah karena aktivitas tersebut.
“Kerugian negaranya bisa triliunan (rupiah),” ucap Deolipa.
Pemerintah dan penegak hukum diminta tegas dengan penambangan ilegal di Kaltim ini. Sebab, aktivitas tersebut lebih banyak merusak lingkungan, dan merugikan rakyat sekitar.
“Ini seharusnya masing-masing pemerintah daerah mengawasi,” ujar Deolipa.
Lebih lanjut, Deolipa mendorong pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat sekitar terkait tambang ilegal. Jika tambang itu ternyata menguntungkan warga sekitar, perlu ada izin untuk menjadikannya resmi demi meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah bisa memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang legal,” ucap Deolipa.
Jakarta: Pemerintah dan penegak hukum di Indonesia mesti memperhatikan serius terkait polemik
tambang ilegal. Salah satunya, tambang ilegal di daerah Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kita dapat informasi ada 200 titik (tambang ilegal), dan ini masih sebagian kecilnya,” kata Praktisi Hukum asal Universitas Indonesia Deolipa Yumara dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024.
Deolipa mendapatkan informasi adanya ratusan
tambang ilegal di Kaltim masih beroperasi dengan leluasa. Negara ditaksir merugi triliunan rupiah karena aktivitas tersebut.
“Kerugian negaranya bisa triliunan (rupiah),” ucap Deolipa.
Pemerintah dan penegak hukum diminta tegas dengan penambangan ilegal di Kaltim ini. Sebab, aktivitas tersebut lebih banyak merusak lingkungan, dan merugikan rakyat sekitar.
“Ini seharusnya masing-masing pemerintah daerah mengawasi,” ujar Deolipa.
Lebih lanjut, Deolipa mendorong pemerintah memberikan kebijakan yang menguntungkan masyarakat sekitar terkait tambang ilegal. Jika tambang itu ternyata menguntungkan warga sekitar, perlu ada izin untuk menjadikannya resmi demi meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah bisa memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang legal,” ucap Deolipa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
