Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

KPK Periksa Ajudan Bupati Kuansing

Nasional Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi Bupati Kuansing Andi Putra OTT Bupati Kuansing
Candra Yuri Nuralam • 02 November 2021 12:15
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) di Kuantan Singingi (Kuansing). Ajudan Bupati Kuansing Hendri Kurniadi dipanggil sebagai saksi untuk mendalami kasus tersebut.
 
"Pemeriksaan dilakukan Kantor Ditreskrimsus Polda Riau," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 November 2021.
 
KPK juga memeriksa staf bagian umum Kuansing Andri Meiriki, Asisten satu Setda Kuansing Muhjelan, dan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kuansing Ibrahim Dasuki. Lembaga Antikorupsi berharap mereka semua hadir dalam pemeriksaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.
 
Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui di wilayahnya. Saat itu, izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.
 
Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.
 
Baca: KPK Duga Ada 'Karpet Merah' untuk Perpanjangan HGU Sawit PT AA
 
KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.
 
Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Pertama, Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.
 
Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif