Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Mahfud MD Sebut Korupsi di Era Reformasi Meluas

Nasional mahfud md Kasus Suap kasus korupsi demokrasi Pemberantasan Korupsi Demokrasi Indonesia
Nur Azizah • 26 Mei 2021 15:09
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan korupsi di era reformasi lebih banyak dibanding dengan Order Baru. Saat Orde Baru, korupsi besar-besaran terjadi, tetapi terkonsentrasi dan diatur jaringan pemerintahan Soeharto.
 
"Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditetapkan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 26 Mei 2021.
 
Mahfud mengatakan fakta tersebut tak bisa dibantah. Pemerintahan Soeharto pun disebut penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Lapangan Golf di Belitung Milik Tersangka ASABRI Disita
 
"Penyebutan itu ada di Tap (Ketetapan) MPR, UU (undang-undang), kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya, ” jelas Mahfud.
 
Setelah reformasi, lanjut Mahfud, korupsi semakin meluas. Korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif, tetapi melebar horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, dan vertikal dari pusat sampai ke daerah-daerah.
 
“Lihat saja para koruptor yang menghuni penjara sekarang, datang dari semua lini horizontal maupun vertikal” ujar Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia itu.
 
Mahfud menyampaikan bila dulu korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan, sekarang rasuah dilakukan sebelum anggaran disahkan. Ada negosiasi proyek sebelum APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diketok palu.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengatakan semua itu dilakukan atas nama demokrasi dan pemerintah tidak mudah menindak. Itulah sebabnya, Mahfud mengaku paham dengan istilah 'demokrasi kriminal' yang pernah dilontarkan eks Menko Maritim Rizal Ramli.
 
“Situasi ini perlu kesadaran moral kolektif, sebab tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijatah konstitusi,” tegas Mahfud. 
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif