medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Ma'mun menyebut, bakal mempertahankan dan membina tamping (tahanan pendamping) penjara. Tamping adalah para narapidana yang dipercaya dan seolah dipekerjakan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
"Tamping maksudnya kan bagus untuk membina nanti kalau petugas tidak dibantu tamping malah tidak maksimal. Yang penting dengan kondisi sekarang di pengawasan yang ditingkatkan," kata Ma'mun dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017.
Ma'mun menyebut, saat ini lapas di Indonesia kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Di beberapa daerah, satu lapas bahkan hanya dijaga beberapa petugas. Untuk itu keberadaan tamping sangat dibutuhkan.
"Petugasnya hanya dijaga tiga orang, kalau cuti dan sebagainya, mau tidak mau dibantu tamping," tambah dia.
(Baca juga: Warga Binaan Bayar Petugas agar dapat Pengurangan Hukuman)
Terkait keinginan itu, Ombudsman RI justru mempertanyakan keberadaan tamping. Pasalnya, ditemukan indikasi pemberian uang oleh warga binaan yang mengurus hak pengurangan masa hukuman secara tidak langsung kepada petugas, tepatnya melalui warga binaan lain yang ditunjuk yakni tamping.
"Kendala seorang tamping bisa melakukan dan memiliki otoritas luar biasa di lapas, padahal sama-sama penghuni di sana," tutur Ninik.
Ninik juga menemukan fakta bahwa di beberapa lapas, warga binaan harus membayar kebersihan kamar kepada tamping sebesar Rp20 ribu per hari. Fasilitas antara tamping dan warga binaan lain pun dinilai berbeda.
"Warga binaan ini sudah tidak punya pekerjaan untuk membiayai keluarganya dan dia harus bayar juga ke tamping. Tidak boleh tamping ini memposisikan dirinya sebagai orang lapas," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Ma'mun menyebut, bakal mempertahankan dan membina tamping (tahanan pendamping) penjara. Tamping adalah para narapidana yang dipercaya dan seolah dipekerjakan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
"Tamping maksudnya kan bagus untuk membina nanti kalau petugas tidak dibantu tamping malah tidak maksimal. Yang penting dengan kondisi sekarang di pengawasan yang ditingkatkan," kata Ma'mun dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2017.
Ma'mun menyebut, saat ini lapas di Indonesia kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Di beberapa daerah, satu lapas bahkan hanya dijaga beberapa petugas. Untuk itu keberadaan tamping sangat dibutuhkan.
"Petugasnya hanya dijaga tiga orang, kalau cuti dan sebagainya, mau tidak mau dibantu tamping," tambah dia.
(Baca juga:
Warga Binaan Bayar Petugas agar dapat Pengurangan Hukuman)
Terkait keinginan itu, Ombudsman RI justru mempertanyakan keberadaan tamping. Pasalnya, ditemukan indikasi pemberian uang oleh warga binaan yang mengurus hak pengurangan masa hukuman secara tidak langsung kepada petugas, tepatnya melalui warga binaan lain yang ditunjuk yakni tamping.
"Kendala seorang tamping bisa melakukan dan memiliki otoritas luar biasa di lapas, padahal sama-sama penghuni di sana," tutur Ninik.
Ninik juga menemukan fakta bahwa di beberapa lapas, warga binaan harus membayar kebersihan kamar kepada tamping sebesar Rp20 ribu per hari. Fasilitas antara tamping dan warga binaan lain pun dinilai berbeda.
"Warga binaan ini sudah tidak punya pekerjaan untuk membiayai keluarganya dan dia harus bayar juga ke tamping. Tidak boleh tamping ini memposisikan dirinya sebagai orang lapas," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
