medcom.id, Jakarta: Ombudsman RI menyebut proses pengurusan hak warga binaan kerap terjadi maladministrasi hingga potensi korupsi. Permasalahan umum yang kerap terjadi berupa pemberian uang dari penghuni lembaga pemasyarakatan.
Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan uang ini tidak diserahkan langsung kepada pengelola lapas. Karena itu sulit melacaknya. Ninik menjelaskan, data tentang itu tidak dapat diperoleh karena dilakukan tanpa meninggalkan jejak, tidak transaksi langsung, dan oknumnya tidak jelas.
"Hal ini menjadi rahasia umum di lapas. Tapi kadang pemberian uang ini tidak langsung, dialihkan ke hal lain, seperti membeli mesin pompa air untuk fasilitas lapas," kata Ninik dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017.
Dari hasil wawancara dengan warga binaan, Ninik memperoleh informasi bahwa pada pengurusan hak dan pengurangan masa hukuman warga binaan mengeluarkan uang. Dana ini tidak diminta secara tegas dan tidak diserahkan kepada petugas, namun kepada warga binaan yang piket harian.
"Dalam pengurusan hak seperti pengajuan pengurangan masa hukuman, satu warga lapas bisa dimintai uang hingga Rp3 juta. Kalau ditotal ya mungkin bisa sampai ratusan juta. Tapi ini tidak bisa dipukul rata," imbuh Ninik.
Ombudsman juga menemukan indikasi kedekatan warga binaan dengan petugas. Kedekatan itu mempercepat proses tindaklanjut pengurusan pengurangan masa hukuman, baik remisi, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Namun, hal ini juga tidak dapat dibuktikan, Ombudsman hanya memiliki bukti rekaman.
"Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan, kelakuan baik kepada petugas menjadi hal penting untuk memperoleh pengurangan masa hukuman. Ini bisa berujung pada tindakan diskriminasi," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Ombudsman RI menyebut proses pengurusan hak warga binaan kerap terjadi maladministrasi hingga potensi korupsi. Permasalahan umum yang kerap terjadi berupa pemberian uang dari penghuni lembaga pemasyarakatan.
Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan uang ini tidak diserahkan langsung kepada pengelola lapas. Karena itu sulit melacaknya. Ninik menjelaskan, data tentang itu tidak dapat diperoleh karena dilakukan tanpa meninggalkan jejak, tidak transaksi langsung, dan oknumnya tidak jelas.
"Hal ini menjadi rahasia umum di lapas. Tapi kadang pemberian uang ini tidak langsung, dialihkan ke hal lain, seperti membeli mesin pompa air untuk fasilitas lapas," kata Ninik dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017.
Dari hasil wawancara dengan warga binaan, Ninik memperoleh informasi bahwa pada pengurusan hak dan pengurangan masa hukuman warga binaan mengeluarkan uang. Dana ini tidak diminta secara tegas dan tidak diserahkan kepada petugas, namun kepada warga binaan yang piket harian.
"Dalam pengurusan hak seperti pengajuan pengurangan masa hukuman, satu warga lapas bisa dimintai uang hingga Rp3 juta. Kalau ditotal ya mungkin bisa sampai ratusan juta. Tapi ini tidak bisa dipukul rata," imbuh Ninik.
Ombudsman juga menemukan indikasi kedekatan warga binaan dengan petugas. Kedekatan itu mempercepat proses tindaklanjut pengurusan pengurangan masa hukuman, baik remisi, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Namun, hal ini juga tidak dapat dibuktikan, Ombudsman hanya memiliki bukti rekaman.
"Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan, kelakuan baik kepada petugas menjadi hal penting untuk memperoleh pengurangan masa hukuman. Ini bisa berujung pada tindakan diskriminasi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
