Abu Bakar Ba'asyir (duduk). Antara/M Agung Rajasa
Abu Bakar Ba'asyir (duduk). Antara/M Agung Rajasa

Kebebasan Ba'asyir Bentuk Politik Kemanusiaan Jokowi

Nasional terorisme teroris abu bakar baasyir
Anggi Tondi Martaon • 07 Januari 2021 13:31
Jakarta: Status bebas murni narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinilai sebagai bentuk politik kemanusiaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembebasan Ba'asyir bisa menguntungkan Jokowi.
 
"Karena akan mengikis isu dan stigma kerap mengkriminalisasi ulama," kata pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Januari 2021.
 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis divonis 15 tahun penjara untuk Ba'asyir karena terlibat pendanaan pelatihan dan mendukung teroris di Indonesia. Namun, ia mendapatkan berbagai macam potongan masa hukuman atau remisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menilai berbagai macam remisi yang diperoleh Ba'asyir atas dasar kemanusiaan. Apalagi, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu sudah tua. Hal ini menjadi beragam pertimbangan pemerintah dalam menyikapi hukuman Ba'asyir.
 
"Potensi untuk menyebarkan pikirannya juga makin tipis, karena faktor usia," ungkap dia.
 
Baca: Mahfud Tegaskan Abu Bakar Ba'asyir Berhak Bebas Murni
 
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Namun, dia menilai pemantauan tetap harus dilakukan meski kegiatan Ba'asyir setelah bebas sangat terbatas karena faktor usia.
 
"Terutama soal pikirannya yang kerap berseberangan dengan Pancasila," ujar Adi.
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana memberikan status bebas bersyarat kepada Ba'asyir pada Januari 2019. Namun, rencana tersebut terkendala karena Ba'asyir enggan menandatangani pernyataan yang mengakui dirinya bersalah dan setia kepada NKRI. Hingga saat ini Ba'asyir tidak menandatangani surat tersebut.
 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pembebasan Ba'asyir sesuai mekanisme penanganan hingga pengawasan. “Tak ada perlakuan atau persiapan khusus oleh pemerintah untuk pembebasan ABB (Abu Bakar Ba'asyir) itu,” kata Mahfud.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif