ilustrasi. Media Indonesia.
ilustrasi. Media Indonesia.

Dua Tersangka Korupsi di Bakamla Ditahan

Nasional kpk kasus korupsi suap di bakamla
Fachri Audhia Hafiez • 01 Desember 2020 17:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran (TA) 2016. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.
 
Kedua tersangka itu, yakni Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla Leni Marlena (LM) dan koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla Juli Amar Ma'ruf (JAM). Penahanan terhitung sejak 1 Desember hingga 20 Desember 2020.
 
"Untuk kepentingan penyidikan, KPK akan menahan LM dan JAM," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 1 Desember 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Leni ditahan di rumah tahanan (rutan) Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sedangkan Juli ditahan di Rutan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan.
 
Keduanya juga akan diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1. Ini dilakukan demi pencegahan penularan covid-19.
 
Leni dan Juli sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2019. Kasus ini juga menjerat Direktur Utama PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT CMI Teknologi), Rahardjo Pratjihno; dan pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo.
 
Baca: Dua Tersangka Kasus Korupsi Bakamla Diperiksa KPK
 
Bambang ditangani POM AL karena saat menjabat sebagai PPK yang bersangkutan merupakan anggota TNI AL. Sementara Rahardjo telah divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.
 
KPK awalnya menemukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillance System) pada Bakamla yang dilakukan oleh Bambang Udoyo. Bambang kala itu selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
 
Sementara PT CMIT merupakan rekanan pelaksana dalam pengadaan Backbone Coastal Surveillance System. Perbuatan Bambang, Rahardjo, Leni, dan Juli telah menguntungkan diri sendiri serta pihak lain. Negara bahkan dibuat rugi sekitar Rp63.8 miliar berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 
Leni dan Juli disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif