medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menggunakan keyakinannya untuk mengangkat atau tidak mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Meskipun situasi saat ini dukup sulit, Presiden akan mempertimbangkan semua hal.
"Presiden ikut yang dia yakini. Saya pikir figur seorang Bapak Presiden kita bukan orang yang pro terhadap korupsi," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).
Menurut Surya Paloh, yang paling penting saat ini semua sistem, pranata dan kehidupan berbangsa dan sistem ketatanegaraan tetap terjaga. Selain menunggu proses politik di DPR, Presiden juga menghormati langkah hukum KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi.
"Beliau tidak komplain itu. Situasinya, bisa dalam tanda kutip, menyulitkan. Presiden juga menhargai proses politik. Dalam sistem ketatanegaraan kita, Kompolnas sudah mengusulkan resmi, kemudian DPR memprosesnya. Nah nanti barangkali Pak Presiden akan mempertimbangkan keputusan apa yang paling arif," jelas Paloh.
Yang paling arif, kata Paloh, proses hukum harus berlangsung. Sistem ketatanegaraan juga tidak boleh ditinggalkan. Paloh mengakui, menetapkan seorang tersangka sebagai Kapolri adalah ironis. "Tapi siapa yang mau. Jadi harus berani untuk mengatakan proses hukum harus tetap berlanjut. Itu cita-cita kita smua kan," jelas Paloh.
Bagi Paloh, seandainya ada di posisi Jokowi saat ini, ia akan tetap melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. "Kalau saya, saya bilang, saya lantik," kata Paloh. Toh dia mengakui itu membuat persepsi rusak. dan ini dilematis. Persepsi publik seakan-akan Jokowi tidak mempertimbangkan ada stempel tersangka.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menggunakan keyakinannya untuk mengangkat atau tidak mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Meskipun situasi saat ini dukup sulit, Presiden akan mempertimbangkan semua hal.
"Presiden ikut yang dia yakini. Saya pikir figur seorang Bapak Presiden kita bukan orang yang pro terhadap korupsi," kata Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).
Menurut Surya Paloh, yang paling penting saat ini semua sistem, pranata dan kehidupan berbangsa dan sistem ketatanegaraan tetap terjaga. Selain menunggu proses politik di DPR, Presiden juga menghormati langkah hukum KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi.
"Beliau tidak komplain itu. Situasinya, bisa dalam tanda kutip, menyulitkan. Presiden juga menhargai proses politik. Dalam sistem ketatanegaraan kita, Kompolnas sudah mengusulkan resmi, kemudian DPR memprosesnya. Nah nanti barangkali Pak Presiden akan mempertimbangkan keputusan apa yang paling arif," jelas Paloh.
Yang paling arif, kata Paloh, proses hukum harus berlangsung. Sistem ketatanegaraan juga tidak boleh ditinggalkan. Paloh mengakui, menetapkan seorang tersangka sebagai Kapolri adalah ironis. "Tapi siapa yang mau. Jadi harus berani untuk mengatakan proses hukum harus tetap berlanjut. Itu cita-cita kita smua kan," jelas Paloh.
Bagi Paloh, seandainya ada di posisi Jokowi saat ini, ia akan tetap melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. "Kalau saya, saya bilang, saya lantik," kata Paloh. Toh dia mengakui itu membuat persepsi rusak. dan ini dilematis. Persepsi publik seakan-akan Jokowi tidak mempertimbangkan ada stempel tersangka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
