medcom.id, Jakarta: Publik meminta partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak menekan Presiden Joko Widodo agar melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Masyarakat ingin Jokowi bertindak dan bersikap sesuai hati nuraninya.
Dari survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia, sebanyak 69,78 persen dari 1.200 responden meminta agar KIH tak mengintervensi Jokowi untuk melantik Budi.
LSI menyimpulkan ada empat alasan yang membuat publik meminta KIH tak menekan Jokowi melantik jenderal bintang tiga itu.
"Pertama publik menilai hal ini bisa menjadi tradisi buruk kenegaraan ketika Kapolri yang dilantik adalah tersangka," kata peneliti LSI Adrian Sopa saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Wisma Dua Graha Rajawali, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).
Adrian memaparkan, bila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi satu-satunya presiden di dunia yang melantik tersangka menjadi Kapolri. Hal ini tentu kata dia akan meruntuhkan wibawa Indonesia di mana internasional.
"Jokowi menurunkan kepercayaan publik yang mempercayai dia, Jokowi juga merendahkan jabatan presiden bila melantik Komjen Budi Gunawan," pungkas Adrian.
Presiden, kata Adrian bisa saja berkilah dengan alasan asas praduga tak bersalah kemudian melantik Budi. Namun untuk menjalankan fungsi penegakan hukum di kepolisian, langkah ini sangat berisiko. Apalagi tambah Adrian, KPK tak pernah meloloskan tersangka yang sudah dijerat.
Kedua, lanjut Adrian publik menilai, pelantikan itu akan menurunkan standar moral politik. Bila pada masa sebelumnya menteri yang dijadikan tersangka korupsi dinon-aktif, justru di masa pemerintahan Jokowi akan melantik tersangka korupsi.
"Ketiga Jokowi sebagai presiden boneka akan menguat," tambah Adrian.
Meski persepsi itu sudah mulai luntur dengan penyataan tegas Jokowi bahwa dia tak dapat disetir dalam menentukan kebijakan, namun bila dia tetap ngotot melantik Budi justru persepsi itu bakal menguat kembali.
"Kalau lantik Budi Gunawan, ini mantan ajudan Megawati berati dia mempertaruhkan trust publik. Persepsi yang bisa muncul di masyarakat dia lebih memperhatikan golongan ketimbang publik," pungkas Adrian.
Terakhir kata dia, apabila Jokowi bersikeras melantik Budi Gunawan maka akan ada titik balik publik kontra pada Jokowi. Dukungan publik yang sangat luas dan didapatkan sejak Pilpres lalu lenyap.
"Kekuatan Jokowi di publik, ketika publik melihat kepercayaan pada Jokowi yang sudah diamanahkan tak dijalankan maka publik akan terkhianati," pungkas dia.
Survei ini digelar sejak 17-18 Januari 2015. Survei menggunakan metodelogi quick poll, multistage random sampling dengan responden 1.200 orang serta margin of error 2,9%. Survei ini pun diperkuat dengan riset kualitatif yakni analisis media, focus group discussion dan in depth interview.
medcom.id, Jakarta: Publik meminta partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak menekan Presiden Joko Widodo agar melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Masyarakat ingin Jokowi bertindak dan bersikap sesuai hati nuraninya.
Dari survei yang digelar Lingkaran Survei Indonesia, sebanyak 69,78 persen dari 1.200 responden meminta agar KIH tak mengintervensi Jokowi untuk melantik Budi.
LSI menyimpulkan ada empat alasan yang membuat publik meminta KIH tak menekan Jokowi melantik jenderal bintang tiga itu.
"Pertama publik menilai hal ini bisa menjadi tradisi buruk kenegaraan ketika Kapolri yang dilantik adalah tersangka," kata peneliti LSI Adrian Sopa saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI, Wisma Dua Graha Rajawali, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).
Adrian memaparkan, bila Jokowi tetap melantik Budi Gunawan, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi satu-satunya presiden di dunia yang melantik tersangka menjadi Kapolri. Hal ini tentu kata dia akan meruntuhkan wibawa Indonesia di mana internasional.
"Jokowi menurunkan kepercayaan publik yang mempercayai dia, Jokowi juga merendahkan jabatan presiden bila melantik Komjen Budi Gunawan," pungkas Adrian.
Presiden, kata Adrian bisa saja berkilah dengan alasan asas praduga tak bersalah kemudian melantik Budi. Namun untuk menjalankan fungsi penegakan hukum di kepolisian, langkah ini sangat berisiko. Apalagi tambah Adrian, KPK tak pernah meloloskan tersangka yang sudah dijerat.
Kedua, lanjut Adrian publik menilai, pelantikan itu akan menurunkan standar moral politik. Bila pada masa sebelumnya menteri yang dijadikan tersangka korupsi dinon-aktif, justru di masa pemerintahan Jokowi akan melantik tersangka korupsi.
"Ketiga Jokowi sebagai presiden boneka akan menguat," tambah Adrian.
Meski persepsi itu sudah mulai luntur dengan penyataan tegas Jokowi bahwa dia tak dapat disetir dalam menentukan kebijakan, namun bila dia tetap ngotot melantik Budi justru persepsi itu bakal menguat kembali.
"Kalau lantik Budi Gunawan, ini mantan ajudan Megawati berati dia mempertaruhkan trust publik. Persepsi yang bisa muncul di masyarakat dia lebih memperhatikan golongan ketimbang publik," pungkas Adrian.
Terakhir kata dia, apabila Jokowi bersikeras melantik Budi Gunawan maka akan ada titik balik publik kontra pada Jokowi. Dukungan publik yang sangat luas dan didapatkan sejak Pilpres lalu lenyap.
"Kekuatan Jokowi di publik, ketika publik melihat kepercayaan pada Jokowi yang sudah diamanahkan tak dijalankan maka publik akan terkhianati," pungkas dia.
Survei ini digelar sejak 17-18 Januari 2015. Survei menggunakan metodelogi quick poll, multistage random sampling dengan responden 1.200 orang serta margin of error 2,9%. Survei ini pun diperkuat dengan riset kualitatif yakni analisis media, focus group discussion dan in depth interview.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
