Jakarta: Ketua DPP Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menyebut mundurnya Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dan kepengurusan Partai Golkar sesuai dengan pakta integritas partai. Idrus sudah melanggar pakta itu.
"Kita semua disuruh isi surat pernyataan pakta integritas. Setiap kader yang memiliki kasus hukum diperintahkan untuk mundur," kata Sirajuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Agustus 2018.
Ia mengungkapkan sejak Airlangga Hartarto memimpin, ada kebijakan di Golkar agar semua kader menandatangani pakta integritas anti korupsi. Hal ini, kata dia, untuk mendukung penegakan hukum memberantas korupsi.
(Baca juga: Idrus Gunakan Status Elite Golkar untuk Memengaruhi Eni)
"Ini adalah sikap yang kita apresiasi dari Idrus Marham yang mundur dari menteri sosial karena persoalan hukum yang dihadapinya," imbuh dia.
Dia menambahkan, salah satu pertimbangan koleganya mundur yakni tugas pokok fungsi Mensos. Mengingat, saat ini bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) harus segera diurus.
Di saat yang sama, Idrus terjerat kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini termasuk masalah kemanusiaan, kita tahu kementerian sosial menjadi tupoksinya," tandas dia.
Jakarta: Ketua DPP Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menyebut mundurnya Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dan kepengurusan Partai Golkar sesuai dengan pakta integritas partai. Idrus sudah melanggar pakta itu.
"Kita semua disuruh isi surat pernyataan pakta integritas. Setiap kader yang memiliki kasus hukum diperintahkan untuk mundur," kata Sirajuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Agustus 2018.
Ia mengungkapkan sejak Airlangga Hartarto memimpin, ada kebijakan di Golkar agar semua kader menandatangani pakta integritas anti korupsi. Hal ini, kata dia, untuk mendukung penegakan hukum memberantas korupsi.
(Baca juga:
Idrus Gunakan Status Elite Golkar untuk Memengaruhi Eni)
"Ini adalah sikap yang kita apresiasi dari Idrus Marham yang mundur dari menteri sosial karena persoalan hukum yang dihadapinya," imbuh dia.
Dia menambahkan, salah satu pertimbangan koleganya mundur yakni tugas pokok fungsi Mensos. Mengingat, saat ini bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) harus segera diurus.
Di saat yang sama, Idrus terjerat kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ini termasuk masalah kemanusiaan, kita tahu kementerian sosial menjadi tupoksinya," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
