Jakarta: Mantan Senior Manager PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) Ferry Hollen menyebut perusahaan milik Sjamsul Nursalim itu sempat berkonflik. Utang petambak kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dijamin Dipasena sempat bermasalah.
"Setelah saya ditugaskan PT Dipasena di lokasi, itu suasana sedang konflik dengan petambak," kata Ferry saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018.
Ia mendengar permasalahan tersebut dari stafnya. Saat itu, PT Dipasena selaku perusahaan penjamin utang petambak kepada BDNI sudah tidak memiliki hubungan kerja dengan petambak. Ferry menyebut petambak menanggung beban mandiri.
Baca: Saksi Sebut Audit BPK pada 2006 tak Temukan Utang Petambak
Mekanisme pembayaran utang oleh petambak saat itu ialah dengan menyerahkan udang hasil tambak ke BDNI. Namun, skema itu tidak dijalankan setelah konflik muncul.
Sebelumnya, seorang petambak udang Towilun merasa diperas PT Dipasena. Dalam kesaksiannya di persidangan, ia menyebut perjanjian kerja sama kredit dengan PT DCD sebesar Rp135 juta untuk usaha jual udang di Lampung disebut tak pernah transparan.
"Perjanjian kerja sama antara saya dan Dipasena sudah enggak baik lagi. Kami jadi sapi perah atau bebek petelur," kata Towilun saat bersaksi, Kamis, 26 Juli 2018.
Ia terus mempertanyakan isi perjanjian kerja sama dengan DCD. Sebab, di awal penandatanganan perjanjian, Towilun tak pernah mendapat kejelasan soal pinjamannya.
Apalagi, selama bekerja di tambak, Towilun tak pernah mendapat upah dari perusahaan. Sedangkan hasil panen udang selalu disetor ke perusahaan.
Jakarta: Mantan Senior Manager PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) Ferry Hollen menyebut perusahaan milik Sjamsul Nursalim itu sempat berkonflik. Utang petambak kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dijamin Dipasena sempat bermasalah.
"Setelah saya ditugaskan PT Dipasena di lokasi, itu suasana sedang konflik dengan petambak," kata Ferry saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018.
Ia mendengar permasalahan tersebut dari stafnya. Saat itu, PT Dipasena selaku perusahaan penjamin utang petambak kepada BDNI sudah tidak memiliki hubungan kerja dengan petambak. Ferry menyebut petambak menanggung beban mandiri.
Baca: Saksi Sebut Audit BPK pada 2006 tak Temukan Utang Petambak
Mekanisme pembayaran utang oleh petambak saat itu ialah dengan menyerahkan udang hasil tambak ke BDNI. Namun, skema itu tidak dijalankan setelah konflik muncul.
Sebelumnya, seorang petambak udang Towilun merasa diperas PT Dipasena. Dalam kesaksiannya di persidangan, ia menyebut perjanjian kerja sama kredit dengan PT DCD sebesar Rp135 juta untuk usaha jual udang di Lampung disebut tak pernah transparan.
"Perjanjian kerja sama antara saya dan Dipasena sudah enggak baik lagi. Kami jadi sapi perah atau bebek petelur," kata Towilun saat bersaksi, Kamis, 26 Juli 2018.
Ia terus mempertanyakan isi perjanjian kerja sama dengan DCD. Sebab, di awal penandatanganan perjanjian, Towilun tak pernah mendapat kejelasan soal pinjamannya.
Apalagi, selama bekerja di tambak, Towilun tak pernah mendapat upah dari perusahaan. Sedangkan hasil panen udang selalu disetor ke perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
