Empat Tersangka Suap DOKA Aceh Diperiksa
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Hari ini, Jumat, 20 Juli 2018, empat tersangka dalam kasus ini diperiksa penyidik. 

Keempat tersangka itu yakni; Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

"Keempatnya akan menjalani pemeriksaan dengan statusnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat. 


Irwandi sebelumnya terus berkelit telah menerima sejumlah uang suap. Menurutnya, ia tidak pernah meminta ataupun menerima uang sebesar Rp500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Kendati begitu, KPK tidak ambil pusing bantahan dari Irwandi. Menurut Febri, bantahan-bantahan dari tersangka korupsi bak lagu lama yang kerap diputar berulang kali.

"Bantahan-bantahan dari tersangka itu sering kita dengar, banyak pihak yang jadi tersangka di KPK kemudian bantah," ujar Febri.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch itu mengatakan, penyidik KPK tidak hanya bergantung atas keterangan tersangka. Penyidik tentu memiliki sejumlah alat bukti yang cukup untuk menjerat Irwandi dalam kasus tersebut.

"Kami yakin memiliki bukti permulaan yang cukup untuk kemudian mulai dari meningkatkan status sebagai tersangka atau meneruskan proses ini sampai di persidangan," tegas Febri. 

(Baca juga: Teman Dekat Gubernur Aceh Mengakui Terima Aliran Dana Suap)

Dalam kasus ini, Gubernur Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Baca juga: Bupati Meriah Mengakui Beri Uang Proyek ke Gubernur Aceh)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id