Hitam Putih Polri di Tangan Kapolri

medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR berharap visi misi calon tunggal kapolri Komjen Tito Karnavian menjawab banyaknya tantangan dan memberikan arah mau Polri ke depan. Di bawah kepemimpinan Tito, apakah wajah polisi akan terlihat sebagai pengayom masyarakat atau alat pemukul kekuasaan? "Apakah saudara (Tito) akan membawa Polri jadi polisi rakyat atau Polri jadi alat pemukul atau pelindung kekuasaan, semua ada di tangan saudara," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat membuka uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016). Bambang menyampaikan, tantangan Polri adalah menjadi institusi yang dicintai masyarakat, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Saat ini, menurut Bambang, persepsi publik terhadap kinerja Polri cenderung rendah. Polri di tangan duet Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan memang ada sedikit perbaikan. Namun, menurut Bambang, masih jauh dari harapan terutama menyangkut tata kelola Kepolisian. Tantangan lainnya adalah minimnya anggaran. Anggaran Polri pada 2016 sebesar Rp67 triliun.  Bambang mengatakan, Komisi III juga menyetujui anggaran tambahan pada APBN Perubahan dan sekarang dibahas di Badan Anggaran DPR. Sedangkan permintaan tambahan anggaran Rp23,9 triliun pada 2017 masih dibahas. "Ini (anggaran) tantangan bagi calon kapolri. Kan banyak gaji pegawai yang masih di bawah upah minimum regional, sehingga kita menyaksikan polisi jadi pemulung, tukang ojek, atau tukang bakso untuk menambal kesulitan ekonomi," ujar Bambang. Bambang mengatakan, tidak adil menuntut Polri berlebihan kalau melihat gaji pegawai masih banyak yang di bawah UMR. Minimnya pendapatan polisi memicu perilaku koruptif. "Kalau ada pungutan di jalan, itu mereka sedang memenuhi biaya patroli karena memang tidak ada," katanya. Sekali lagi, Bambang menyampaikan, ini tantangan kapolri ke depan. Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan, Komisi Hukum sangat menghormati polisi yang tidak korupsi meski hidup sulit, seperti Bripka Seladi. Seladi bertugas di Unit Administrasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Malang. Hasil dari memulung, ia gunakan untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Bila terpilih menjadi kapolri, Tito akan memimpin sembilan jenderal bintang tiga, 60 jenderal bintang dua, ratusan jenderal bintang satu, ribuan komisari besar, dan ratusan ribu polisi perwira menengah ke bawah. "Di tangan saudara hitam putih Polri kelak," kata Bambang. Bambang juga menyampaikan, Komisi III sudah membuka ruang bagi publik agar memberikan informasi soal Tito. Tapi, kata Bambang, hingga uji kelayakan dan kepatutan dimulai, Komisi III tidak menerima pengaduan soal Tito. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III beberapa waktu lalu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Kepolisian Nasional menyampaikan, rekam jejak Tito, terutama terkait keuangan tidak bermasalah. Meski demikian, tetap ada hal yang akan jadi pertanyaan Komisi III kepada Tito. Bambang mengatakan, Tito harus menjawab isu pelanggaran hak asasi manusia saat Tito menjabat Kepala Detasemen Khusus Anti-teror. "Ada juga isu yang harus dijelaskan yaitu kasus Freeport yang membuat heboh DPR karena nama saudara disebut dalam transkrip pembicaraan antara para pihak," kata Bambang. Uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri masih berlangsung. Tito menyampaikan visi misi didampingi sembilan jenderal bintang tiga dan para kapolda. Menurut Tito, jenderal yang mendampinginya mulai dari angkatan 1982 hingga 1987.