Kasus Lukas Enembe Terus Diusut, Ini Fokus KPK
Candra Yuri Nuralam • 14 Oktober 2022 16:58
Bogor: Kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe terus diusut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan fokus terkait pengusutan perkara rasuah ini.
"Iya kami fokuskan dulu untuk pemeriksaan ataupun pengumpulan alat bukti yang lain selain keterangan tersangka ya," ujar juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Bogor, Jumat, 14 Oktober 2022.
Menurut dia, KPK ingin lebih firm dalam pembuktian. Sehingga, kasus dugaan korupsi Lukas dapat rampung lebih cepat.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku, sepakat dengan hal itu. Menurut dia, KPK mesti bertindak lebih serius.
Bila perlu, kata dia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tegas. Sehingga, hukum dapat ditegakkan di seluruh Papua.
“Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua," kata Herman.
Di sisi lain, Heman meminta kuasa hukum Lukas diminta tak memperkeruh suasana dengan pernyataan kontraproduktif. Salah satunya terkait Lukas yang diklaim sebagai Kepala Suku Besar Papua.
Belakangan, malah Lukas dilantik menjadi Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua. Herman mempertanyakan legalitas pelantikan.
Menurut Herman, DAP merupakan organisasi yang dia bentuk. Dirinya pernah menjadi ketua dalam organisasi itu. Dia tak mengakui DAP pimpinan Dominikus Sorabut yang melantik Lukas.
Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana pada 2021.
"Saya kaget ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya, pelantikan (Lukas) tak masuk akal," kata Herman.
Bogor: Kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe terus diusut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan fokus terkait pengusutan perkara rasuah ini.
"Iya kami fokuskan dulu untuk pemeriksaan ataupun pengumpulan alat bukti yang lain selain keterangan tersangka ya," ujar juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Bogor, Jumat, 14 Oktober 2022.
Menurut dia, KPK ingin lebih firm dalam pembuktian. Sehingga, kasus dugaan korupsi Lukas dapat rampung lebih cepat.
Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku, sepakat dengan hal itu. Menurut dia, KPK mesti bertindak lebih serius.
Bila perlu, kata dia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tegas. Sehingga, hukum dapat ditegakkan di seluruh Papua.
“Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua," kata Herman.
Di sisi lain, Heman meminta kuasa hukum Lukas diminta tak memperkeruh suasana dengan pernyataan kontraproduktif. Salah satunya terkait Lukas yang diklaim sebagai Kepala Suku Besar Papua.
Belakangan, malah Lukas dilantik menjadi Kepala Suku Besar Papua oleh Dewan Adat Papua. Herman mempertanyakan legalitas pelantikan.
Menurut Herman, DAP merupakan organisasi yang dia bentuk. Dirinya pernah menjadi ketua dalam organisasi itu. Dia tak mengakui DAP pimpinan Dominikus Sorabut yang melantik Lukas.
Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana pada 2021.
"Saya kaget ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya, pelantikan (Lukas) tak masuk akal," kata Herman. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
