Jakarta: Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022. Penandatanganan MoU untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.
"Subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai penandatanganan MoU, di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.
Jenderal bintang empat itu menerangkan dalam MoU itu polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Antara lain persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara, hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.
"Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit.
Kapolri menekankan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang yang terpenting adalah seluruh elemen masyarakat harus berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Menurut dia, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa.
Namun, dia menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia lebih baik.
"Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," jelas Kapolri.
Sigit berharap Indonesia bisa menjadi contoh untuk negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif melalui penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Semangat itu, ditekankan Sigit, Menurut dia, semua unsur bangsa harus punya komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang damai.
"Tentunya kita sepakat bahwa Indonesia, ingin menjadi salah satu barometer terkait dengan penyelenggaran Pemilu mapan dan demokratis. Yang meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita," tegas Sigit.
Sigit meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Sehingga, pada Pemilu 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sehingga, Indonesia mengarah mewujudkan demokrasi lebih mapan, bermartabat dan bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat, pestanya masyarakat," tutur eks Kabareskrim Polri itu.
Selain itu, Sigit menuturkan Indonesia kini berada di posisi yang sangat bagus, karena berada di urutan kelima di antara Negara G-20. Dan berada di puncak kepemimpinan global. Sigit menyatakan seluruh elemen masyarakat harus terus mempertahankan tren positif tersebut, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Dan ini harus kita jaga. Sehingga, cita-cita bangsa, tujuan nasional kita, betul-betul bisa terus berjalan. Dan kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045," tutup Sigit.
Jakarta: Polri dan Komisi Pemilihan Umum (
KPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
Pemilu 2024, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022. Penandatanganan MoU untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.
"Subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," kata
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai penandatanganan MoU, di Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.
Jenderal bintang empat itu menerangkan dalam MoU itu polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Antara lain persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara, hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah.
"Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit.
Kapolri menekankan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang yang terpenting adalah seluruh elemen masyarakat harus berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Menurut dia, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa.
Namun, dia menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia lebih baik.
"Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," jelas Kapolri.
Sigit berharap Indonesia bisa menjadi contoh untuk negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif melalui penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Semangat itu, ditekankan Sigit, Menurut dia, semua unsur bangsa harus punya komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang damai.
"Tentunya kita sepakat bahwa Indonesia, ingin menjadi salah satu barometer terkait dengan penyelenggaran Pemilu mapan dan demokratis. Yang meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita," tegas Sigit.
Sigit meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Sehingga, pada Pemilu 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sehingga, Indonesia mengarah mewujudkan demokrasi lebih mapan, bermartabat dan bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat, pestanya masyarakat," tutur eks Kabareskrim Polri itu.
Selain itu, Sigit menuturkan Indonesia kini berada di posisi yang sangat bagus, karena berada di urutan kelima di antara Negara G-20. Dan berada di puncak kepemimpinan global. Sigit menyatakan seluruh elemen masyarakat harus terus mempertahankan tren positif tersebut, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Dan ini harus kita jaga. Sehingga, cita-cita bangsa, tujuan nasional kita, betul-betul bisa terus berjalan. Dan kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045," tutup Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
