Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan APBD Rp80 triliun per tahunnya. Karena itu, pencegahan korupsi di Ibu Kota dinilai mendesak.
"Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibukota negara, tapi besarnya APBD, lebih dari Rp80 triliun," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Desember 2022.
Alex mengatakan dana DKI Jakarta setara dengan seluruh provinsi di Sumatra. Uang itu wajib dipastikan bisa membuat kesejahteraan warga Ibu Kota meningkat.
Pencegahan juga dilakukan agar tindakan koruptif tidak berulang. Apalagi, pernah ada kasus korupsi pengadaan tanah di wilayah Jakarta.
"Pengadaan tanah Munjul, Rp150 miliar keluar dari Pemprov DKI. Tanah di Rorotan, tanah di Cengkareng, Rp1 triliun lebih itu uang keluar, tapi tidak dapat tanahnya. Ini harus jadi perhatian kita semuanya," ujar Alex.
Alex mengatakan pencegahan tidak mengartikan adanya tindakan korupsi di Jakarta. Tapi, untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan semestinya.
"Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi," ucap Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) mencatat Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta mendapatkan APBD Rp80 triliun per tahunnya. Karena itu, pencegahan korupsi di Ibu Kota dinilai mendesak.
"Kami memandang di Pemprov DKI Jakarta sangat penting dilakukan
pencegahan korupsi, selain karena kedudukannya di ibukota negara, tapi besarnya APBD, lebih dari Rp80 triliun," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Desember 2022.
Alex mengatakan dana DKI Jakarta setara dengan seluruh provinsi di Sumatra. Uang itu wajib dipastikan bisa membuat kesejahteraan warga Ibu Kota meningkat.
Pencegahan juga dilakukan agar tindakan koruptif tidak berulang. Apalagi, pernah ada kasus korupsi pengadaan tanah di wilayah Jakarta.
"Pengadaan tanah Munjul, Rp150 miliar keluar dari Pemprov DKI. Tanah di Rorotan, tanah di Cengkareng, Rp1 triliun lebih itu uang keluar, tapi tidak dapat tanahnya. Ini harus jadi perhatian kita semuanya," ujar Alex.
Alex mengatakan pencegahan tidak mengartikan adanya tindakan korupsi di Jakarta. Tapi, untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan semestinya.
"Ini bukan berarti kami ingin cari-cari kesalahan, tapi mari ini jadi perhatian semuanya, terus perbaiki tata kelola, hindari korupsi," ucap Alex.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
