Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena hanya menangkap bupati dan wali kota dalam operasi tangkap tangan (OTT) belakangan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango bahkan pernah menanyakan deputi penindakan alasan cuma menangkap bupati dan wali kota.
"Saya sempat tanya deputi penindakan KPK, kenapa seolah KPK hanya menangkap Bupati atau wali kota saja?" kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Maret 2022.
Nawawi membantah instansinya melemah karena cuma menangkap bupati dan wali kota dalam OTT atau operasi senyap. Menurut dia, KPK sedang kebanjiran laporan terkait permainan kotor bupati dan wali kota.
"Ternyata karena laporan pengaduan masyarakat begitu tingginya akhir-akhir ini memang banyak terkait itu. Utamanya dalam kaitan pengadaan proyek-proyek strategis di suatu daerah," ujar Nawawi.
Sehingga, KPK lebih sering menangkap bupati dan wali kota dalam operasi senyap belakangan. Lembaga Antikorupsi tidak bisa meremehkan laporan yang masuk meski terkait penyelewengan bupati dan wali kota.
Baca: KPK Bingung OTT Tak Bikin Kepala Daerah Kapok
MAKI menilai operasi senyap KPK pada awal tahun ini kurang galak. Lembaga Antikorupsi sudah melakukan empat kali operasi senyap pada Januari 2022.
"Itu terbukti yang ditangkap hanya bupati, padahal dulu tinggi yang ditangkap (anggota) DPR, menteri, DPR, menteri, kan selalu begitu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.
Boyamin mengatakan menangkap kepala daerah tidak sulit untuk KPK. Level kepala daerah dinilai kurang 'seram' untuk KPK.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena hanya menangkap bupati dan wali kota dalam operasi tangkap tangan (
OTT) belakangan. Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango bahkan pernah menanyakan deputi penindakan alasan cuma menangkap bupati dan wali kota.
"Saya sempat tanya deputi penindakan KPK, kenapa seolah KPK hanya menangkap Bupati atau wali kota saja?" kata Nawawi melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Maret 2022.
Nawawi membantah instansinya melemah karena cuma menangkap bupati dan wali kota dalam OTT atau operasi senyap. Menurut dia,
KPK sedang kebanjiran laporan terkait permainan kotor bupati dan wali kota.
"Ternyata karena laporan pengaduan masyarakat begitu tingginya akhir-akhir ini memang banyak terkait itu. Utamanya dalam kaitan pengadaan proyek-proyek strategis di suatu daerah," ujar
Nawawi.
Sehingga, KPK lebih sering menangkap bupati dan wali kota dalam operasi senyap belakangan. Lembaga Antikorupsi tidak bisa meremehkan laporan yang masuk meski terkait penyelewengan bupati dan wali kota.
Baca:
KPK Bingung OTT Tak Bikin Kepala Daerah Kapok
MAKI menilai operasi senyap KPK pada awal tahun ini kurang galak. Lembaga Antikorupsi sudah melakukan empat kali operasi senyap pada Januari 2022.
"Itu terbukti yang ditangkap hanya bupati, padahal dulu tinggi yang ditangkap (anggota) DPR, menteri, DPR, menteri, kan selalu begitu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.
Boyamin mengatakan menangkap kepala daerah tidak sulit untuk KPK. Level kepala daerah dinilai kurang 'seram' untuk KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
