Polri Mesti 'Pepet' Polisi Amerika Buru Saifuddin Ibrahim

Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut pemburuan tersangka kasus penistaan agama Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat mengalami banyak hambatan. Polri diminta terus mendekati pihak berwenang di Amerika Serikat.  "Pendekatan terus-menerus terhadap partner Kepolisian di Amerika Serikat tetap perlu dilakukan," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada Medcom.id, Selasa, 17 Mei 2022.  Poengky mengatakan kendala penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri karena Saifuddin melarikan diri ke luar negeri. Saifuddin pasti akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) jika masih berada di Tanah Air.   "Tetapi jika buronan ada di luar negeri, maka penyidik Polri harus meminta bantuan Interpol atau meminta bantuan Kepolisian di negara di mana buronan diduga berada, " ujar juru bicara Kompolnas itu.  Baca: Polri Upayakan Pemulangan Tersangka Ujaran Kebencian Saifuddin Ibrahim Poengky menyebut Polri telah berupaya menangkap tersangka dengan menggandeng pihak internasional. Namun, kerja sama itu terkadang mengalami hambatan karena tersangka kerap berpindah-pindah tempat.  Hambatan lain, kata Poengky, terkadang kejahatan di Indonesia dianggap bukan kejahatan di negara lain. Sehingga, perlu pendekatan terus-menerus agar buronan segera ditangkap.  "Yang paling penting adalah penyidik Polri telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh penangkapan tersangka SI (Saifuddin Ibrahim). Pendekatan terus-menerus terhadap partner Kepolisian di Amerika Serikat tetap perlu dilakukan. Kami berharap masyarakat bersabar, " tutur Poengky.      Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 28 Maret 2022. Saifuddin diduga melakukan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan berita tidak pasti dan berlebihan melalui konten YouTube pribadinya.  Saifuddin dijerat Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentant perubahan atas UU Nomor 11 Tahu n 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan atau denda Rp1 miliar.  Kasus bermula saat permintaan Saifuddin Ibrahim ke Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk menghapus 300 ayat Al-Qur'an viral di media sosial. Menurutnya, ayat-ayat itu biang intoleransi dan radikalisme di Tanah Air.