Jakarta: Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) diminta tak berjalan sendiri-sendiri. Kedua pihak harus menyatu sebagai instrumen pemberantasan rasuah.
"Komisioner dan pengawas menjadi satu kesatuan dari proses pemberantasan korupsi dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.
Menurut dia, pemberantasan korupsi harus senapas dengan program kerja Presiden Joko Widodo. Pasalnya, persoalan utama dalam menciptakan pemerintahan bersih ada di internal pemerintah sendiri. Tantangan tersebut perlu diperhatikan KPK.
"Saya kira yang paling penting adalah menciptakan inner circle yang baik di antara lingkungan pejabat negara, supaya dia tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang disebut korupsi," ucap Muzani.
Wakil Ketua MPR itu menjelaskan komisioner baru harus meneruskan komitmen pemberantasan korupsi yang sudah digaungkan eks Ketua KPK Agus Rahardjo cs. Dia percaya Lembaga Antikorupsi dibawah kendali Firli Bahuri bisa menjalankan tugas itu.
Presiden Joko Widodo melantik pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. Mereka dikukuhkan di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, pukul 14.30 WIB.
Kelima pimpinan KPK yakni perwira Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Firli Bahuri; Wakil Ketua petahana KPK Alexander Marwata; eks Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar; hakim Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Bali, Nawawi Pomolango; dan akademisi Universitas Jember, Jawa Timur, Nurul Ghufron. Dalam proses seleksi, Firli terpilih sebagai ketua KPK.
Dewan Pengawas KPK diisi eks Ketua KPK Tumpak Panggabean; mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono; Wakil Ketua PT Kupang, Nusa Tenggara Timur, Albertina Ho; eks hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris. Tumpak menduduki kursi ketua Dewan Pengawas.
Jakarta: Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) diminta tak berjalan sendiri-sendiri. Kedua pihak harus menyatu sebagai instrumen pemberantasan rasuah.
"Komisioner dan pengawas menjadi satu kesatuan dari proses pemberantasan korupsi dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019.
Menurut dia, pemberantasan korupsi harus senapas dengan program kerja Presiden Joko Widodo. Pasalnya, persoalan utama dalam menciptakan pemerintahan bersih ada di internal pemerintah sendiri. Tantangan tersebut perlu diperhatikan KPK.
"Saya kira yang paling penting adalah menciptakan
inner circle yang baik di antara lingkungan pejabat negara, supaya dia tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang disebut korupsi," ucap Muzani.
Wakil Ketua MPR itu menjelaskan komisioner baru harus meneruskan komitmen pemberantasan korupsi yang sudah digaungkan eks Ketua KPK Agus Rahardjo cs. Dia percaya Lembaga Antikorupsi dibawah kendali Firli Bahuri bisa menjalankan tugas itu.
Presiden Joko Widodo melantik pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023. Mereka dikukuhkan di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, pukul 14.30 WIB.
Kelima pimpinan KPK yakni perwira Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Firli Bahuri; Wakil Ketua petahana KPK Alexander Marwata; eks Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar; hakim Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Bali, Nawawi Pomolango; dan akademisi Universitas Jember, Jawa Timur, Nurul Ghufron. Dalam proses seleksi, Firli terpilih sebagai ketua KPK.
Dewan Pengawas
KPK diisi eks Ketua KPK Tumpak Panggabean; mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono; Wakil Ketua PT Kupang, Nusa Tenggara Timur, Albertina Ho; eks hakim Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris. Tumpak menduduki kursi ketua Dewan Pengawas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
