Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Pansel Tak Wajib Pilih Capim KPK dari Aparat Penegak Hukum

Nasional seleksi pimpinan kpk
Antara • 24 Juni 2019 10:25
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) tidak punya kewajiban untuk memilih kandidat dari institusi penegak, baik dari Polri maupun Kejaksaan Agung. Hal ini tak ada di dalam aturan undang-undang.
 
"Tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan mana pun yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu. Isu ini rasanya selalu mengemuka tiap kali komisioner lembaga antirasuah itu akan berganti," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Minggu, 23 Juni 2019.
 
Saat ini, Pansel Capim KPK sedang mencari pimpinan untuk periode 2019-2023. Pendaftaran dibuka mulai 17 Juni hingga 4 Juli 2019. Hingga Jumat, 21 Juni 2019, sudah ada 22 orang yang berasal dari latar belakang advokat, Polri, pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan jaksa, dosen dan lainnya melamar menjadi capim KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hal Ini harus direspons dengan serius karena bagaimana pun rekam jejak para penegak hukum juga tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," tambah Kurnia.
 
Menurut Kurnia, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada akhir 2018 merilis data lembaga yang paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi adalah kepolisian. Hal ini dinilai lebih perlu diperhatikan polisi ketimbang mengirimkan kandidat ke Pansel Capim KPK.
 
Selain itu, kinerja dari beberapa wakil kepolisian di KPK tidak terlalu memuaskan, bahkan mengecewakan. ICW mencontohkan kasus mantan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman yang tiba-tiba mendatangi Panitia Angket bentukan DPR, tanpa izin dari pimpinan KPK.
 
Mantan penyidik KPK Roland dan Harun juga diduga merusak barang bukti perkara yang sedang ditangani KPK. Deputi Penindakan KPK Firli juga diduga bertemu dengan kepala daerah yang diduga terlibat dalam kasus yang sedang diselidiki Lembaga Antirasuah.
 
"Atas dasar itu rasanya menjadi tepat untuk menolak keberadaan unsur penegak hukum tertentu menduduki jabatan tertinggi di KPK. Sederhananya, bagaimana publik akan percaya jika kelak ia menjadi pimpinan KPK akan serius memberantas korupsi ketika salah satu pelaku berasal dari lembaganya terdahulu?" kata Kurnia.
 
KPK, jelas dia, sedang menangani kasus korupsi dengan skala politik dan nilai kerugian negara yang sangat besar, seperti korupsi KTP elektronik. Pansel pun mempunyai kewajiban agar pimpinan KPK ke depan tidak berupaya untuk menghambat penanganan kasus tersebut.
 
Kurnia juga menegaskan agar setiap orang yang mendaftar sebagai pimpinan KPK harus mundur dari institusinya terdahulu. Hal ini mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara gamblang menyebutkan KPK sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.
 
Baca: Jaksa Agung Tak Tergesa-gesa Soal Capim KPK
 
"Hal ini sekaligus menghindari potensi loyalitas ganda ketika memimpin lembaga anti korupsi itu," tegas Kurnia.
 
Sementara itu, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Perwakilan KPK Asri Irawan menyatakan di negara mana pun jaksa penuntut umum (JPU) merupakan standing magistrate. Jaksa berposisi sebagai pengendali penanganan perkara.
 
"Sehingga eksistensi jaksa sebagai salah satu unsur pimpinan di KPK sangat penting terkait teknis penanganan perkara di KPK. KPK adalah milik kita semua, bukan milik sekelompok orang. Siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai salah satu unsur pimpinan KPK," kata Asri Irawan.
 
Ia berharap tidak terulang lagi proses seleksi tanpa keterwakilan pimpinan dari unsur jaksa yang memiliki kemampuan teknis penanganan perkara. "Karena masalah teknis penanganan perkara tidak dapat diselesaikan hanya dengan kajian dialektika teori dan filosofis hukum semata," tambah Asri.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif