NEWSTICKER
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. (Foto: MI/Pius Erlangga)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat menjadi saksi sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. (Foto: MI/Pius Erlangga)

KPK Pastikan Usut Gratifikasi USD30 Ribu Menag Lukman

Nasional gratifikasi OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 27 Juni 2019 17:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal terus mengusut uang USD30 ribu yang diterima Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Atase Agama Saudi Arabia. Kendati uang tersebut berkaitan dengan kegiatan MTQ internasional.
 
Sebagaimana tertuang dalam peraturan, setiap pejabat negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi paling lambat dalam 30 hari kerja. Namun, Lukman tak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut.
 
"Saya kira ini pengetahuan yang secara umum dipahami para penyelenggara negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam persidangan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), Lukman yang dihadirkan sebagai saksi mengakui telah menerima uang sebanyak USD30 ribu dari Atase Agama Saudi Arabia untuk kegiatan MTQ Internasional pada 2018.
 
Uang itu kemudian disita saat penyidik menggeledah ruang kerja Lukman. Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
 
Baca juga:KPK Menyayangkan Menag Tak Lapor Pemberian USD30 Ribu
 
Namun, Febri enggan berspekulasi saat disinggung soal penerimaan gratifikasi ini menjadi pintu masuk KPK untuk menjerat Lukman sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih menunggu fakta-fakta baru yang muncul dalam persidangan.
 
"Apakah ada laporan yang USD30 ribu, nanti kita simak saja di proses persidangan bagaimana," pungkas Febri.
 
Pada persidangan suap jual beli jabatan di Kemenag dengan terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, terungkap fakta baru terkait peran Lukman dalam skandal seleksi jabatan tinggi tersebut. Lukman disebut sebagai 'otak' pelantikan Haris yang cacat administrasi.
 
Sekertaris Jenderal Kemenag, Nur Kholis yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang menyebut Lukman ngotot memerintahkan panitia seleksi jabatan untuk segera meloloskan Haris. Lukman disebut siap pasang badan atas pelantikan tersebut.
 
Baca juga:Menag Lukman Mengaku Dapat USD30 Ribu dari Arab
 
Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis selaku ketua panitia seleksi juga dipaksa Lukman untuk meloloskan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, pelantikan kedua pejabat ini maladministrasi atau cacat.
 
Dalam kasus ini, Haris dan Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif