Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Foro: Medcom.id/Cindy
Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Foro: Medcom.id/Cindy

MK Kaji Tiga Judicial Review UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
Cindy • 02 Desember 2019 20:22
Jakarta: Tiga judicial review terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimasukkan dalam rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga perkara tersebut yakni 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019 dan 73/PUU-XVII/2019.
 
"Tiga perkara sudah disampaikan masing-masing pemohon. Tugas Panel selanjutnya melaporkan ke rapat permusyawaratan hakim," ucap Ketua Majelis Sidang Aswanto di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.
 
Ketiga perkara yang disidangkan secara bersamaan itu telah melalui sidang lanjutan perbaikan permohonan uji materi hari ini. Aswanto menilai berkas dari tiga perkara sudah lengkap, termasuk dalam pengesahan bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Apapun yang diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan ke saudara menunggu surat dari panitra," Aswanto.
 
Sebelumnya, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) membuka sidang lanjutan perbaikan permohonan uji materi dengan tiga perkara berbeda terkait Undang-Undang KPK. Ketiga perkara yang digelar yakni 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019 dan 73/PUU-XVII/2019.
 
Perkara pertama yang disidangkan bernomor 70/PUU-XVII/2019 dengan pemohon perkara adalah Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali. Mereka mengajukan permohonan pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Perkara kedua bernomor 71/PUU-XVII/2019 dengan pemohon meliputi Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dia mengajukan permohonan yang sama dengan perkara pertama.
 
Sementara perkara ketiga bernomor 73/PUU-XVII/2019 dengan pemohon yakni Ricki Martin Sidauruk. Perkara itu terkait permohonan pengujian materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif