medcom.id, Jakarta: Sekjen PPP Arsul Sani mengimbau seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar sebagai segera dilakukan. Pergantian tersebut sebaiknya sebelum proses Perkara Perselisihan Hasil (PPH) Pilkada dimulai.
"Dalam putusan perkara, hakim MK kurang dari sembilan asal tujuh masih oke, karena MK di UU MK bisa bersidang dengan majelis minimal tujuh. Tetapi kalau dalam pilkada itu akan sangat merepotkan," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2017).
Apalagi kata Arsul, Pilkada kali ini akan berlangsung di 101 daerah. Misalnya setengahnya mengajukan gugatan ke MK tentu bakal merepotkan.
"Sidang panel itu tiga majelis, kalau full tiga tiga. Kalau hakim cuma delapan bisa ada dia majelis dan itu pasti akan merpotkan MK sekali," tambah Arsul
Arsul megapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang bakal mencari Hakim MK lewat seleksi. Meski tidak spesifik diatur dalam undang-undang, tapi cara itu dinilai transparan.
Dia berharap Hakim MK nantinya diisi orang-orang yang berkualitas. Mereka yang berpotensi jadi hakim, kata dia sebaiknya tidak ditaruh sebagai pansel.
"Orang-orang yang potensi bagus jangan jadi pansel, justru pansel atau masyarakat yang mendaftarkan dia untuk jadi calon Hakim MK lewat proses seleksi," tandas Arsul.
medcom.id, Jakarta: Sekjen PPP Arsul Sani mengimbau seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Patrialis Akbar sebagai segera dilakukan. Pergantian tersebut sebaiknya sebelum proses Perkara Perselisihan Hasil (PPH) Pilkada dimulai.
"Dalam putusan perkara, hakim MK kurang dari sembilan asal tujuh masih oke, karena MK di UU MK bisa bersidang dengan majelis minimal tujuh. Tetapi kalau dalam pilkada itu akan sangat merepotkan," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/1/2017).
Apalagi kata Arsul, Pilkada kali ini akan berlangsung di 101 daerah. Misalnya setengahnya mengajukan gugatan ke MK tentu bakal merepotkan.
"Sidang panel itu tiga majelis, kalau
full tiga tiga. Kalau hakim cuma delapan bisa ada dia majelis dan itu pasti akan merpotkan MK sekali," tambah Arsul
Arsul megapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang bakal mencari Hakim MK lewat seleksi. Meski tidak spesifik diatur dalam undang-undang, tapi cara itu dinilai transparan.
Dia berharap Hakim MK nantinya diisi orang-orang yang berkualitas. Mereka yang berpotensi jadi hakim, kata dia sebaiknya tidak ditaruh sebagai pansel.
"Orang-orang yang potensi bagus jangan jadi pansel, justru pansel atau masyarakat yang mendaftarkan dia untuk jadi calon Hakim MK lewat proses seleksi," tandas Arsul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
