Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal mengawal seluruh pengerjaan proyek infrastruktur nasional. Kesepakatan itu dilakukan usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan nota kesepahaman tersebut dilakukan di bidang pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Harapannya, seluruh proyek infrastruktur nasional yang menyerap anggaran negara bisa berjalan denga baik, benar, dan berdayaguna.
"Jalinan kerja sama ini bisa diterima sebagai sarana kelengkapan untuk mengatasi hambatan dan penyimpangan," kaya Prasetyo dalam sambutannya, di Gedung Sasana Pradana, Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Maret 2018.
Baca: Runtuh Beruntun Proyek Infrastruktur
Prasetyo menuturkan bentuk konkret dari MoU yakni pemanfaatan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan. Tim tersebut bakal memberikan informasi hukum agar pelaksanaan proyek strategis nasional berada dalam koridor aturan yang benar.
"Penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran informasi bantuan hukum, kemudian aset, pengamanan dan pengawal pembangunan, serta peningkatan kualitas SDM," paparnya.
Ia menambahkan, komitmen dalam MoU tersebut dinilai sangat penting dan strategis mewujudkan pemerintahan yang bersih dari penyimpangan. Rencananya, MoU yang ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljo, dan Menteri BUMN Rini Soemarno ini bakal berlaku selama tiga tahun dengan opsi perpanjangan.
"Kejaksaan akan siap dan buka pintu bagi yang meminta dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagai bentuk mencapai kesejahteraan bangsa," imbuhnya.
Menhub Budi merasa terbantu dengan kehadiran Kejagung yang mengawal pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah ini. Diharapkan, proyek yang belum rampung bisa pengerjaannya bisa dimaksimalkan agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
"Jika infrastruktur baik pasti ada kegiatan yang ikut baik, tanpa bermaksud melindungi mereka yang berbuat salah, kalau ada yang salah ditindak saja. Kerja sama ini positif, dukungan moral kepada kami," ujarnya.
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal mengawal seluruh pengerjaan proyek infrastruktur nasional. Kesepakatan itu dilakukan usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan nota kesepahaman tersebut dilakukan di bidang pengawalan pengamanan pemerintahan dan pembangunan. Harapannya, seluruh proyek infrastruktur nasional yang menyerap anggaran negara bisa berjalan denga baik, benar, dan berdayaguna.
"Jalinan kerja sama ini bisa diterima sebagai sarana kelengkapan untuk mengatasi hambatan dan penyimpangan," kaya Prasetyo dalam sambutannya, di Gedung Sasana Pradana, Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Maret 2018.
Baca: Runtuh Beruntun Proyek Infrastruktur
Prasetyo menuturkan bentuk konkret dari MoU yakni pemanfaatan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan. Tim tersebut bakal memberikan informasi hukum agar pelaksanaan proyek strategis nasional berada dalam koridor aturan yang benar.
"Penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran informasi bantuan hukum, kemudian aset, pengamanan dan pengawal pembangunan, serta peningkatan kualitas SDM," paparnya.
Ia menambahkan, komitmen dalam MoU tersebut dinilai sangat penting dan strategis mewujudkan pemerintahan yang bersih dari penyimpangan. Rencananya, MoU yang ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljo, dan Menteri BUMN Rini Soemarno ini bakal berlaku selama tiga tahun dengan opsi perpanjangan.
"Kejaksaan akan siap dan buka pintu bagi yang meminta dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagai bentuk mencapai kesejahteraan bangsa," imbuhnya.
Menhub Budi merasa terbantu dengan kehadiran Kejagung yang mengawal pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah ini. Diharapkan, proyek yang belum rampung bisa pengerjaannya bisa dimaksimalkan agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
"Jika infrastruktur baik pasti ada kegiatan yang ikut baik, tanpa bermaksud melindungi mereka yang berbuat salah, kalau ada yang salah ditindak saja. Kerja sama ini positif, dukungan moral kepada kami," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
