Anas Urbaningrum Klaim Punya Bukti Baru Kasus Hambalang

Faisal Abdalla 24 Mei 2018 19:41 WIB
kasus hambalang
Anas Urbaningrum Klaim Punya Bukti Baru Kasus Hambalang
Terpidana korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum bergegas mengikuti sidang pengajuan PK atas vonisnya di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Antara/Galih Pradipta.
Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku memiliki bukti baru atas kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bukti ini menjadi dasar Anas mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Dengan ini, mengajukan memori peninjauan kembali atas Putusan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1261.K/Pid.Sus/2015, tanggal 8 Juni 2015 juncto Putusan Tingkat Banding Nomor 74/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt tertanggal 24 September 2014," kata kuasa hukum Anas, Nuryasin, saat membacakan memori PK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018. 

Nuryasin mengatakan penetapan tersangka oleh KPK pada saat kasus korupsi kliennya pertama kali bergulir penuh dengan keganjilan. Ia menilai KPK saat itu tak sepenuhnya independen. 


Pada perkembangan selanjutnya, menurut Nuryasin, ada fakta-fakta baru yang terungkap. Dia optimistis fakta-fakta baru itu bisa mengubah status hukum kliennya. 

"Apabila ada keadaan baru yang menimbulkan keadaan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu masih sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan dari segala tuntutan hukum," jelas dia. 

Selain fakta-fakta baru, Nuryasin juga mengatakan pihaknya bakal mengajukan sejumlah saksi untuk memperkuat permohonan PK. "Akan menghadirkan saksi Yulianis, Tengku Bagus Mokhamad Noor, dan Marisi Simatondang serta dua orang ahli."

Yulianis adalah mantan anak buah dari bekas bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Teuku Bagus Mokhamad Noor adalah mantan direktur operasi I PT Adhi Karya, sedangkan Marisi Simatondang adalah mantan direktur PT Mahkota Negara. 

Baca: Anas Bantah Ajukan PK karena Artidjo

Anas divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan. 

Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261. 

Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara. 

Tak cukup, Anas kembali melakukan upaya hukum kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai oleh hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun. 

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id