Negara Perlu Jamin Kepastian Hukum
Hukum. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan agar negara menjamin kepastian hukum. Ini terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Prinsipnya sesuatu yang sudah dibuat secara sah menurut hukum, maka dia tidak bisa dibatalkan. Kalau ada pidananya itu tindak pidana tersendiri kepada pelakunya, tetapi bagi yang terlibat dalam sebuah perjanjian yang resmi seperti tax amnesty, BLBI sebenarnya dan seharusnya sudah selesai secara hukum," kata Mahfud, Kamis, 12 Juli 2018.

Menurut dia, di dalam hukum, ada tiga prinsip yang harus dijadikan pegangan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketia hal ini harus bersinergi. 


"Sesuatu kepastian hukum kalau tidak adil itu nanti bisa challenge di pengadilan," tegas dia.

Setiap produk hukum yang dikeluarkan atas nama negara, negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum kepada penerimanya. Jika jaminan kepastian hukum tidak diberikan, ahl itu akan berimbas terhadap iklim investasi dan ekonomi di Indonesia.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah. Hal itu memicu  hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. 
 
Apindo mencontohkan diperkarakan kembali kebijakan pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada salah satu obligor BLBI yang dinyatakan lunas oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya. Apindo mempertanyakan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kok bisa BPK ini mengeluarkan hasil audit investigatif tanpa ada auditornya, tanpa ada yang terperiksa. Itu kan jadi pertanyaan semua orang karena menyalahi prinsip utama dari pemeriksaan di mana orang yang diperiksa mesti dikonfirmasi terlebih dahulu," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Minggu, 3 Juni 2018.




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id