Galaila Karen Agustiawan. Foto: MI/Panca.
Galaila Karen Agustiawan. Foto: MI/Panca.

Pengacara Ingin Penahanan Karen Agustiawan Ditangguhkan

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Damar Iradat • 25 September 2018 15:49
Jakarta: Pengacara mantan Direktur Utama Karen Galaila Agustiawan meminta penahanan terhadap kliennya ditangguhkan. Apalagi, alasan penahanan dari Kejaksaan Agung masih normatif.
 
"Saya belum diskusi dengan Bu Karen karena baru kemarin ditahan. Mungkin Kamis baru ketemu lagi. Tapi, kalau ada peluang tentang penangguhan penahanan, kita akan lakukan," kata Soesilo Aribowo, pengacara Karen, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.
 
Menurut Soesilo, kekhawatiran Karen akan kabur atau menghilangkan barang bukti andai tak ditahan tidak mendasar. Terlebih, Karen sudah dicekal ke luar negeri. "Dia sudah mantan dirut, mau lari ke mana juga sudah dicekal. Kalau alasan subjektif saya enggak tahu."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karen ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah sebelumnya diperiksa di Kejagung, Senin, 24 September. Perkara yang membelit Karen bermula pada 2009 ketika PT Pertamina (Persero) mengakuisisi (Investasi Non-Rutin). Pertamina membeli sebagian aset milik ROC Oil Company LTd di Lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.
 
Baca: Kejagung Tahan eks Dirut Pertamina
 
Dalam pelaksanaannya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Yakni, dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap dan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris, yang mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah US$31.492.851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dollar Australia.
 
Sehingga, hal tersebut tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada Pertamina dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyal nasional. Akibatnya, keuangan negara Pertamina dirugikan hingga US$31.492.851 dan 26.808.244 dollar Australia atau setara Rp568,06 miliar menurut perhitungan akuntan publik.
 
Akibat perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif