Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampung keluhan warga terkait penyaluran program bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Jaga Bansos. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, menjadi instansi pemerintahan 'langganan' keluhan.
"Pemkot Surabaya sebanyak 59 keluhan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu, 9 September 2020.
Wilayah lain yang tercatat menerima keluhan tertinggi yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 44 keluhan; Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 31 keluhan; Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, 30 keluhan, dan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, 27 keluhan.
Secara keseluruhan, KPK menerima 1.074 laporan hingga 4 September 2020. Rinciannya, mayoritas warga mengeluhkan tidak menerima bansos meskipun telah terdaftar sebanyak 428 laporan
Kemudian bansos tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sejumlah 117 laporan. Bantuan dana yang diterima kurang dari seharusnya sebanyak 86 laporan.
Baca: 1.074 Keluhan Terkait Bansos Diserahkan, Kemensos Didesak Menindaklanjuti
Berikutnya penerima fiktif berjumlah 52 laporan dan mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 12 laporan. Selanjutnya bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 11 laporan dan bukan penerima tetapi menerima bantuan 6 laporan.
"Beragam topik lainnya total 362 laporan," ujar Ipi.
Keluhan tersebut disampaikan oleh 967 pelapor. Laporan ditujukan kepada 258 pemerintah yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 239 pemerintah kabupaten atau kota, serta kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Sebanyak 432 keluhan telah selesai ditindaklanjuti. Selanjutnya 249 keluhan dengan status dalam proses tindak lanjut, sebanyak 176 keluhan dengan status verifikasi, dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi.
Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respons dari pemerintah setempat. Hal itu disebabkan melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespons keluhan.
Berikutnya penerima fiktif berjumlah 52 laporan dan mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 12 laporan. Selanjutnya bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 11 laporan dan bukan penerima tetapi menerima bantuan 6 laporan.
"Beragam topik lainnya total 362 laporan," ujar Ipi.
Keluhan tersebut disampaikan oleh 967 pelapor. Laporan ditujukan kepada 258 pemerintah yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 239 pemerintah kabupaten atau kota, serta kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
Sebanyak 432 keluhan telah selesai ditindaklanjuti. Selanjutnya 249 keluhan dengan status dalam proses tindak lanjut, sebanyak 176 keluhan dengan status verifikasi, dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi.
Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respons dari pemerintah setempat. Hal itu disebabkan melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespons keluhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
