Jakarta: Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II belum rampung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapat harga pembelian crane.
"Dokumen terkait berapa sih harga sebenarnya dari crane yang dibeli Pelindo tidak pernah didapatkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juni 2020.
Alex mengungkapkan PT HDHM di Tiongkok menolak memberikan daftar belanja PT Pelindo II. Hal itu membuat daftar harga belanja tak pernah ada.
Namun, penghitungan kerugian negara terus dilakukan. KPK sudah lama menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.
"Itu sangat tergantung hasil audit BPK, sejauh ini hasil auditnya belum kita terima," ujar Alex.
(Baca: BPK: Empat Proyek di Pelindo II Rugikan Negara Rp6 Triliun)
KPK terus mengebut penyelesaian kasus ini. Nasib tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan QCC di PT Pelindo II, Richard Joost Lino, tak boleh terlalu lama digantung. RJ Lino sudah hampir lima tahun menjadi tersangka.
"Richard Joost Lino kembali lagi sudah memasuki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan," tutur Alex.
RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.
RJ Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus ini ditangani KPK sejak Desember 2015. Namun, pengusutan kasus itu belum rampung. Penyidik belum menahan RJ Lino.
Jakarta: Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II belum rampung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapat harga pembelian
crane.
"Dokumen terkait berapa sih harga sebenarnya dari
crane yang dibeli Pelindo tidak pernah didapatkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juni 2020.
Alex mengungkapkan PT HDHM di Tiongkok menolak memberikan daftar belanja PT Pelindo II. Hal itu membuat daftar harga belanja tak pernah ada.
Namun, penghitungan kerugian negara terus dilakukan. KPK sudah lama menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara.
"Itu sangat tergantung hasil audit BPK, sejauh ini hasil auditnya belum kita terima," ujar Alex.
(Baca:
BPK: Empat Proyek di Pelindo II Rugikan Negara Rp6 Triliun)
KPK terus mengebut penyelesaian kasus ini. Nasib tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan QCC di PT Pelindo II, Richard Joost Lino, tak boleh terlalu lama digantung. RJ Lino sudah hampir lima tahun menjadi tersangka.
"Richard Joost Lino kembali lagi sudah memasuki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan," tutur Alex.
RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai Dirut Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery, sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.
RJ Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kasus ini ditangani KPK sejak Desember 2015. Namun, pengusutan kasus itu belum rampung. Penyidik belum menahan RJ Lino.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
