Jakarta: Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang rawan korupsi. Hampir setiap rezim pemerintahan, suap, atau gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berbagai modus yang terus berkembang.
"Memang benar suap itu lebih banyak ke pengadaan barang dan jasa karena untuk dapat proyek itu harus bersekongkol dengan penguasa atau pejabat," ujar Boyamin kepada Media Indonesia, Sabtu, 16 Maret 2024.
Ia menjelaskan bila pengusaha ingin memenangkan tender suatu proyek, harus melakukan lobi-lobi dengan pejabat. Hal itu sudah menjadi rahasia umum yang hampir diketahui semua level pengusaha.
Bahkan, kata Boyamin, sejak penyusunan anggaran, sudah ada lobi-lobi. Lantas pengadaan barang dan saja hanya sekadar proyek titipan yang menguntungkan pengusaha dan pejabat.
Untuk mencegah hal tersebut, lanjutnya, harus ada penguatan lembaga. Mulai dari penyusunan anggaran harus transparan dan tender yang dilakukan pun kompetitif.
"Tender harus transparan, kompetitif kemudian harus memenuhi syarat secara substansi. Tender yang tidak kompetitif dan monopoli harus dihindari," kata dia.
Meski sudah menggunakan sistem online, Boyamin menyebut masih banyak celah untuk suap atau gratifikasi. Pengawasan ketat baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga negara lain perlu dilakukan secara berkala.
"Transparan dan kompetitif itu harus betul-betul dilaksanakan dan sistem online juga harus diterapkan karena dulu online malah diakali," tandasnya.
KPK menyebut 90 persen gratifikasi dan suap terjadi di pengadaan barang dan jasa. Perilaku koruptif tersebut terus berkembang dengan berbagai modus baru.
Jakarta: Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang rawan
korupsi. Hampir setiap rezim pemerintahan, suap, atau gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan berbagai modus yang terus berkembang.
"Memang benar suap itu lebih banyak ke pengadaan barang dan jasa karena untuk dapat proyek itu harus bersekongkol dengan penguasa atau pejabat," ujar Boyamin kepada Media Indonesia, Sabtu, 16 Maret 2024.
Ia menjelaskan bila pengusaha ingin memenangkan tender suatu proyek, harus melakukan
lobi-lobi dengan pejabat. Hal itu sudah menjadi rahasia umum yang hampir diketahui semua level pengusaha.
Bahkan, kata Boyamin, sejak penyusunan anggaran, sudah ada lobi-lobi. Lantas pengadaan barang dan saja hanya sekadar proyek titipan yang menguntungkan pengusaha dan pejabat.
Untuk mencegah hal tersebut, lanjutnya, harus ada penguatan lembaga. Mulai dari penyusunan anggaran harus transparan dan tender yang dilakukan pun kompetitif.
"Tender harus transparan, kompetitif kemudian harus memenuhi syarat secara substansi. Tender yang tidak kompetitif dan monopoli harus dihindari," kata dia.
Meski sudah menggunakan sistem online, Boyamin menyebut masih banyak celah untuk suap atau gratifikasi. Pengawasan ketat baik dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun lembaga negara lain perlu dilakukan secara berkala.
"Transparan dan kompetitif itu harus betul-betul dilaksanakan dan sistem online juga harus diterapkan karena dulu online malah diakali," tandasnya.
KPK menyebut 90 persen gratifikasi dan suap terjadi di pengadaan barang dan jasa. Perilaku koruptif tersebut terus berkembang dengan berbagai modus baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
