Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

KontraS: Pergantian Kapolri Harus Menjadi Momen Perbaikan

Nasional kapolri Calon Kapolri
Siti Yona Hukmana • 11 Januari 2021 09:08
Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berharap pergantian Kapolri menjadi momen perbaikan di tubuh Korps Bhayangkara. KontraS mengkritisi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pimpinan Jenderal Idham Azis.
 
"Aparat kepolisian bisa memiliki ruang yang besar untuk menjaga keamanan (human rights protector), namun sifat dari keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan dimonopoli dan disalahgunakan, sehingga menghasilkan pelanggaran HAM," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Januari 2021. 
 
Fatia mengatakan KontraS menyusun catatan kritis atas situasi keamanan selama setahun terakhir. Catatan itu diharapkan dapat menjadi pembelajaran maupun pekerjaan rumah bagi Kapolri berikutnya.  Agar, pergantian Idham menjadi momen perbaikan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Listyo Sigit Prabowo, dari Ajudan Jokowi Hingga Masuk Bursa Kapolri
 
Fatia menyebut catatan kritis itu menguji sejauh mana langkah yang diambil oleh institusi kepolisian selama kepemimpinan Kapolri Jenderal Idham Azis. Catatan tersebut disusun dengan melihat bentuk dan pola kekerasan di ranah kepolisian. Catatan kekerasan, baik secara verbal maupun nonverbal itu terimplementasikan dalam kebijakan ataupun tindakan di lapangan.
 
"Ada penggunaan diskresi yang sewenang-wenang," ujar Fatia. 
 
Menurut dia, keleluasaan Polri dalam mengeluarkan diskresi tidak digunakan dengan baik untuk mengisi kekosongan hukum. Kewenangan penggunaan diskresi juga tidak diikutsertakan dengan parameter yang terukur. 
 
"Pada praktiknya, diskresi itu mewujudkan sejumlah kebijakan yang justru membatasi kebebasan sipil bahkan melangkahi wewenang lembaga legislatif dengan memuat hal-hal yang bersifat mengatur secara umum dan berupa pembatasan hak-hak warga," ungkap Fatia.
 
Fatia memerinci peraturan yang membatasi kebebasan sipil. Salah satunya, penerbitan Surat Telegram (ST) Nomor: ST/1100/IV.HUK.7.1./2020 tentang Penanganan Kejahatan di Ruang Siber. 
 
Fatia menilai kebijakan itu seakan menghidupkan kembali aturan mengenai penghinaan terhadap Presiden yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Terlebih, kata dia, pengeluaran surat telegram dalam konteks penanganan covid-19 menampilkan perspektif Polri terhadap kritik kepada pemerintah sebagai ancaman keamanan.
 
Alih-alih fenomena demokratik di Indonesia. Yakni, masyarakat memiliki ruang yang substansial untuk terlibat dalam jalannya pemerintahan, salah satunya dalam bentuk memberikan kritik dan kecaman kepada kebijakan pemerintah. 
 
"Pasca dikeluarkannya surat telegram ini pada April, terdapat lonjakan peristiwa penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap presiden atau pun Polri," ujar Fatia.
 
Idham pensiun akhir Januari 2021. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyerahkan lima nama calon Kapolri ke Presiden Joko Widodo untuk dipilih sebagai Kapolri menggantikan Idham.
 
Kelima orang itu, yakni Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Edy Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar. Selanjutnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo; Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto; dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.
 
Selanjutnya, Kepala Negara bakal memilih satu nama untuk diserahkan ke DPR. Satu nama itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif