Pemerintah Minta Obligor BLBI Membayar Utang Secara Sukarela

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) membayar utangnya kepada negara. Pemerintah memegang data obligor yang belum melunasi utang. "Akan sangat baik bila secara voluntery secara sukarela datang ke pemerintah, ke Kementerian Keuangan karena kasus di Mahkamah Agung selesai," ujar Mahfud dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 15 April 2021. Mahfud menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI segera mengeksekusi tanah dan properti terkait kasus ini. Mahkamah Agung telah memutuskan kasus BLBI merupakan perdata bukan pidana. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan bentuk aset yang dapat disita. Antara lain, aset kredit, saham, properti, tabungan bentuk rupiah, serta tabungan bentuk uang asing. Baca: 48 Obligor Diincar Satgas Penagihan BLBI Satgas juga telah menghitung total utang obligor BLBI kepada negara lebih dari Rp100 triliun. Angka itu dihitung sesuai nilai kurs, pergerakan saham, dan nilai-nilai properti saat bantuan dikucurkan. "Sesudah dihitung dengan kurs terakhir dan situasi saat ini yakni Rp 110.454.809.645.467," kata Mahfud.