Istimewa
Istimewa

Pengamat: Unsur Kegentingan Perppu KPK Terkesan Dipaksakan

Nasional Revisi UU KPK
Sri Yanti Nainggolan • 11 Oktober 2019 22:45
Jakarta: Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai desakan sejumlah pihak agarPresiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan dipaksakan. Terlebih tidak ada unsur kegentingan memaksa sampai harus mengeluarkan Perppu.
 
"Ada apa ini sebenarnya, kok getol sekali memaksa presiden mengeluarkan Perppu. Seolah-olah jika tidak dikeluarkan Perppu maka negara bisa tenggelam," kata Sulthan di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.
 
Mekanisme hukum lanjutan menguji UU KPK, semestinya lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK lah yang akan menguji sesuai atau tidaknya UU KPK dengan konstitusi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika benar mau tertib hukum, maka silahkan tempuh jalur konstitusional tersebut. Jangan double standard dalam melihat sesuatu, berpikirlah secara objektif," tambah dia.
 
Sulthan khawatir pemaksaan terhadap Perppu tersebut karena tidak ditemukan alasan hukum yang kuat untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, norma dalam revisi UU KPK tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi.
 
"Jika asumsi saya dianggap keliru, maka silahkan nantinya menggugat produk revisi ini ke Mahkamah Konstitusi setelah diundangkan," pungkas dia.
 
Dengan demikian, bisa diuji apakah UU KPK telah sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945, lanjut dia. Menurutnya, ini adalah cara terhormat yang sesuai aturan berlaku untuk menyelesaikan segala asumsi dan opini di masyarakat.
 
"Dengan begitu polemik ini bisa cepat diselesaikan sehingga masyarakat luas tidak terombang-ambing oleh propaganda tertentu saja," tutup dia.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif