Terdakwa Ratna Sarumpaet bersiap menghadapi sidang tuntutan. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Terdakwa Ratna Sarumpaet bersiap menghadapi sidang tuntutan. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Ratna Sarumpaet Sempat Sakit Leher Jelang Pleidoi

Nasional Kabar Ratna Dianiaya
Siti Yona Hukmana • 11 Juni 2019 09:29
Jakarta: Tersangka penyebar berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet dikabarkan tengah sakit. Ia ingin dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
 
"Iya, beliau sakit, lehernya tegang dan tadi malam harus dirujuk ke rumah sakit," kata Kuasa Hukum Ratna, Insank Nasruddin, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.
 
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Metro Jaya AKBP Barnabas mengatakan Ratna tidak dirujuk ke rumah sakit. Ia hanya diberikan perawatan di Klinik Pratama Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Metro Jaya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bu Ratna ke Dokkes Polda saja, habis itu balik lagi ke selnya," jelas Barnabas.
 
Barnabas membenarkan tahanannya itu mengeluhkan sakit. Di klinik, Ratna melakukan pengecekan tensi. Meski begitu, Barnabas belum dapat mengetahui apakah tensi Ratna normal atau tidak.
 
"Check up tensi, hasilnya mau ditanyakan langsung pada yang bersangkutan, tapi masih tidur," ujar Barnabas.
 
Ratna akan menghadapi sidang pleidoi pada Selasa, 18 Juni 2019. Menghadapi sidang pembelaan itu, ia telah menyiapkan dua hal.
 
"Pertama adalah pembelaan oleh Ratna Sarumpaet. Maksudnya pembelaan secara pribadi, selanjutnya pembelaan dari kuasa hukum," kata Insank, Jumat, 7 Juni 2019.
 
Insank menyebut, dalam sidang pleidoi, Ratna akan mengajukan pembelaan terkait kebohongan dan tekanan-tekanan yang dia terima atas kebohongan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum akan membela berdasarkan fakta hukum.
 
Baca: Dua Modal Ratna di Sidang Pembelaan
 
Menurut dia, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tentang keonaran tidak terbukti dalam persidangan. Pasalnya, kebohongan yang ditimbulkan Ratna tidak menimbulkan keonaran.
 
"Meski sempat ada aksi demonstrasi menuntut polisi menyelesaikan kasus pemukulan Ratna di Polda Metro Jaya, tapi itu bukan bentuk keonaran," tutur dia.
 
Insank menegaskan demonstrasi itu hanya dilakukan oleh 20 orang. Dari segi jumlah, kata dia, hal itu tidak bisa dikatakan sebagai keonaran.
 
"Lalu, di media sosial sendiri yang cuitan silang pendapat itu juga disebut jaksa sebagai keonaran. Sementara, ahli dari Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) menyebut tidak ada keonaran di media sosial," beber Insank.
 
Dari fakta-fakta itu, Insank yakin kliennya akan terbebas dari tuntutan jaksa dan mendapatkan vonis bebas di akhir persidangan. "Harapannya Bu Ratna lepas dari tuntutan hukum," kata dia.
 
Baca: Polisi Bakal Periksa Pihak Lain Penyebar Hoaks Ratna
 
JPU menilai Ratna Sarumpet terbukti bersalah atas kasus hoaks. Dia dituntut enam tahun penjara.
 
"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dengan sengaja. Menjatuhkan pidana terhadap Ratna Sarumpaet dengan pidana penjara selama enam tahun," kata Koordinator JPU Daroe Tri Sadono dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 28 Mei 2019.
 
Daroe menyebut Ratna terbukti menyiarkan berita bohong tentang penganiayaan terhadap dirinya. Dia kemudian mengirim foto gambar wajah lebam dan bengkak kepada sejumlah orang.
 
"Berita itu mendapat reaksi dari masyarakat dan berita bohong itu menyebabkan kegaduhan, keributan atau keonaran di masyarakat baik di media sosial, media elektronik, dan telah terjadi demonstrasi," jelas Daroe.
 
Daroe menyebut tuntutan ini sudah berdasarkan fakta persidangan. Jaksa tak menemukan alasan untuk membebaskan Ratna.
 
Hal yang memberatkan tuntutan Ratna ialah dia dikenal sebagai orang yang berintelektual, tetapi tidak berperilaku baik. Ratna juga kerap memberikan keterangan berbelit di persidangan.
 
"Yang meringankan terdakwa, terdakwa sudah minta maaf," lanjut Daroe.
 
Ratna dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dia dinilai telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif