Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tindakan rasuah merusak tatanan ekonomi Indonesia. Korupsi juga memberikan malapetaka untuk anak cucu bangsa.
"Gara-gara suap ekspolitasi sumber daya alam tidak terkendali, sehingga mewarisi malapetaka kepada anak cucu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
Ghufron mengatakan tindakan korupsi membuat masyarakat sulit mendapatkan barang bagus dari proyek yang dijanjikan pemerintah. Hal ini karena korupsi membuat kontraktor harus menurunkan kualitas untuk memberikan duit ke pejabat daerah.
Pejabat daerah juga dituntut korupsi karena mahalnya sebuah kursi. Tindakan korupsi diambil pejabat daerah demi mengembalikan modal untuk merebut kursi.
"Anomali yang hanya terjadi di Indonesia ketika banyak yang mau jadi bupati dengan mengeluarkan biaya mahal sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 niliar, sangat jauh dibandingkan dengan hartanya," ujar Ghufron.
Tindakan korupsi juga diyakini Ghufron sebagai pengkhianat bangsa. Pasalnya, pejabat daerah harus bisa membuat negara maju sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, tidak akan terwujud," tutur Ghufron.
Baca: KPK Sebut Mayoritas Gubernur Terjerat Kasus Korupsi
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menegaskan tindakan rasuah merusak tatanan
ekonomi Indonesia. Korupsi juga memberikan malapetaka untuk anak cucu bangsa.
"Gara-gara suap ekspolitasi sumber daya alam tidak terkendali, sehingga mewarisi malapetaka kepada anak cucu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
Ghufron mengatakan tindakan korupsi membuat masyarakat sulit mendapatkan barang bagus dari proyek yang dijanjikan pemerintah. Hal ini karena korupsi membuat kontraktor harus menurunkan kualitas untuk memberikan duit ke pejabat daerah.
Pejabat daerah juga dituntut korupsi karena mahalnya sebuah kursi. Tindakan korupsi diambil pejabat daerah demi mengembalikan modal untuk merebut kursi.
"Anomali yang hanya terjadi di Indonesia ketika banyak yang mau jadi
bupati dengan mengeluarkan biaya mahal sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 niliar, sangat jauh dibandingkan dengan hartanya," ujar Ghufron.
Tindakan korupsi juga diyakini Ghufron sebagai pengkhianat bangsa. Pasalnya, pejabat daerah harus bisa membuat negara maju sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, tidak akan terwujud," tutur Ghufron.
Baca:
KPK Sebut Mayoritas Gubernur Terjerat Kasus Korupsi
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
