Terduga Korupsi Kerap Beralibi dan Menyerang Pemerintah

26 November 2018 17:47 WIB
kasus korupsi
Terduga Korupsi Kerap Beralibi dan Menyerang Pemerintah
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Politikus yang menjadi terduga kasus korupsi dinilai kerap beralibi dan berupaya membangun opini sebagai korban konspirasi politik.
 
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, politikus yang diperiksa karena dugaan korupsi cenderung inkonsistensi dalam bersikap  serta mengalihkan tanggung jawab pribadinya kepada pihak lain.
 
"Tak mengherankan orang-orang yang dipanggil KPK maupun Polisi atas kasus dugaan korupsi selalu membuat respons seolah-olah pemanggilannya merupakan rekayasa pemerintah," kata Lucius, Senin, 26 November 2018.
 
Contohnya kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam yang menyeret Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang diselidiki Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Uang dikembalikan setelah kasus itu mencuat di media.
 
"Korupsi selalu dilakukan dalam ruang tertutup, gelap, dan sunyi dari keriuhan orang banyak. Hanya pelaku yang terlibat dan mengetahui.  Tetapi begitu diketahui penegak hukum, kaget luar biasa," katanya.
 
Menurut Lucius, orang yang kaget kejahatannya terbongkar akan mencoba membentengi diri sebelum semua kejahatannya terbongkar.
 
"Yang paling gampang tentu dengan menuduh kasusnya merupakan rekayasa pihak lain termasuk pemerintah," katanya.
 
Dia menambahkan, respons rekayasa yang kerap digunakan terduga pelaku korupsi adalah hal biasa. Sayangnya, kata Lucius, menuduh pemerintah terlibat dalam konspirasi sama saja mengajak pemerintah menghentikan gerakan pemberantasan korupsi.
 
"Bagaimana korupsi hilang dari negeri ini, jika penegakan hukum selalu dituduh sebagai konspirasi politik," ujar Lucius.
 
Lucius mengakui Pemilu membuat banyak hal mudah dipelintir dalam lingkup permainan politik. Namun, hal tersebut sekaligus membuktikan bagaimana para kandidat tegas dalam isu pemberantasan korupsi.
 
"Kalau mereka menyebut pemeriksaan dan penyelidikan kasus korupsi sebagai upaya menjegal lawan politik, maka semangat pemberantasan korupsinya patut dipertanyakan. Bisa jadi pemberantasan korupsi jadi komoditas untuk menghantam lawan," ujarnya.

Baca: Polisi Bantah Pemeriksaan Dahnil Politis

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ahmad Fanani diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI tahun anggaran 2017.
 
Dahnil membantah melakukan korupsi. Dia menilai kasus itu seperti dicari-cari. Dia juga menyesalkan ada media yang tendensius dalam memberitakan kasus tersebut.
 
Dahnil menduga organisasi yang dipimpinnya dikerjai oleh pihak-pihak tertentu. Pihaknya memutuskan mengembalikan uang tersebut.
 
"Kami sudah sampaikan kepada Kemenpora mekanismenya. Kami baru kirimkan cek Rp2 miliar dan sedang menunggu mekanisme (pengembalian). Apakah harus bayarkan ke kas negara atau seperti apa," kata Dahnil.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id