Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto

Eks Direktur BPKP Diperiksa terkait Korupsi KTP-el

Nasional korupsi e-ktp setya novanto
Juven Martua Sitompul • 30 April 2019 11:37
Jakarta: Mantan Direktur Pengawasan Keuangan Daerah Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Eddy Rachman dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el).
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (politikus Golkar Markus Nari)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 30 April 2019.
 
Penyidik juga memanggil Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Banten Djoko Sumarsono. Kasie Pencatatan Perubahan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Diana Anggraeni dan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Edy Karim juga diminta menjadi saksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Tahan Markus Nari
 
Lembaga Antirasuah juga memanggil ek Kasubdit Penyerasian Kebijakan dengan Lembaga Non Pemerintah Direktorat Perencanaan dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Ditjen Dukcapil Ekworo Boedianto dan Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Dukcapil, Junaidi.
 
"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," kata Febri.
 
Penyidik KPK tengah mendalami peran konsorsium penggarap megaproyek ini. Konsorsium penggarap proyek KTP-el ialah Perum Percetakan Negara RI (PNRI), PT LEN Industri, PT Sucofindo (Persero), PT Sandipala Arthaputra, dan PT Quadra Solution.
 
Dalam putusan terpidana mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, sejumlah korporasi itu disebut mendapat keuntungan bervariasi. PNRI diperkaya Rp107,7 miliar, LEN Industri Rp5,4 miliar, Sucofindo Rp8,2 miliar, dan Sandipala Arthaputra Rp145,8 miliar.
 
PT Mega Lestari Unggul (holding company PT Sandipala Arthaputra) Rp148,8 miliar dan Quadra Solution Rp79 miliar. Sedangkan manajemen bersama Konsorsium PNRI mendapat keuntungan Rp137,9 miliar.
 
Baca: Markus Nari Kembali Bantah Terima Uang Rp4 Miliar
 
Markus yang saat itu menjadi anggota Komisi II DPR diduga membantu menambah anggaran proyek pengadaan KTP-el Rp1,49 triliun pada 2012. Padahal saat itu, proyek milik Kemendagri tersebut tengah berjalan. Markus diduga menerima imbalan Rp4 miliar.
 
Hingga kini kasus dugaan korupsi KTP-el terus dikembangkan. Tak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini.
 
Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam megakorupsi yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut. Tujuh di antaranya divonis bersalah.
 
Mereka yang sudah menjalani masa hukuman ialah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Andi Narogong, dan Made Oka Masagung. Sedangkan Markus masih dalam proses penyidikan.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif