Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

MAKI Optimistis Kejagung Usut Kasus Mafia Migor Hingga ke Akarnya

Nasional kasus korupsi Kejaksaan Agung Pemberantasan Korupsi Crosscheck Mafia Minyak Goreng
Candra Yuri Nuralam • 24 April 2022 11:31
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) berantusias mengusut kasus mafia minyak goreng. MAKI yakin kasus itu bakal dituntaskan sampai ke akarnya.
 
"Kejaksaan Agung mau, waktu saya datangi mereka siap memang mau mengusut, karena mereka juga ikut marah," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Terbukti Bikin Mafia Migor Mati?', Minggu, 24 April 2022.
 
Boyamin mengatakan sudah mendatangi Kejagung untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, Kejagung sangat memahami emosi masyarakat atas perbuatan para tersangka yang sampai membuat minyak goreng langka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masih banyak teman-teman jaksa yang idealis itu yang juga marah terhadap keadaan ini,  mereka terpacu dan tetap tertantang untuk menanganinya," ujar Boyamin.
 
Baca: MAKI Desak Kasus Mafia Minyak Goreng Dikembangkan ke Pencucian Uang
 
Menurutnya, saat ini Kejagung tengah mengebut pencarian bukti. Bahkan, tim penyidik Kejagung sampai mencari bukti kasus ke beberapa daerah di Indonesia.
 
"Mereka kerja serius, mereka lembur sampai malam untuk mengkalkulasi data, menganalisa data, termasuk yang di daerah, ini beberapa masih di daerah ini padahal puasa puasa," tutur Boyamin.
 
Kejagung menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi terkait minyak goreng, salah satunya adalah anak buah Menteri Perdagangan M Lutfi, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
 
Adapun tiga tersangka lainnya adalah Master Parulian Tumanggor dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA dari PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang dari PT Musim Mas.
 
Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif