Perjanjian Ekstradisi Dinilai Kuatkan Penegakan Hukum Lintas Negara

Jakarta: Akademisi Mahmul Siregar berharap perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura bisa lebih menguatkan penegakan hukum yang bersifat lintas negara. Ia meyakini perjanjian ekstradisi ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia. "Salah satunya apabila terjadi kejahatan transnasional lintas negara," kata Mahmul melalui keterangan tertulis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat, 4 Februari 2022. Ia mengatakan kejahatan lintas negara yang dimaksud misalnya korupsi, pencucian uang, kejahatan narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme. Mahmul mengatakan dengan adanya perjanjian ekstradisi, maka aparat penegak hukum di Indonesia akan lebih mudah menangkap dan membawa pelaku kejahatan yang bersembunyi di Singapura untuk dibawa dan diadili di Tanah Air. "Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini maka kejahatan lintas negara bisa kita proses dengan mudah," ujar dia. Ia mengataka lewat perjanjian ekstradisi ini para pelaku kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pendanaan terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika dan lain-lain tidak bisa lagi bersembunyi di Singapura. Baca: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Diyakini Memperkuat Pencarian Harun Masiku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (USU) itu menyatakan proses ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura harus segera dilakukan pemerintah dan DPR. Tujuannya, agar perjanjian ekstradisi yang berlaku surut 18 tahun itu dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. "Selanjutnya adalah ratifikasi agar penegakan hukum secara timbal balik antara Singapura dan Indonesia bisa dilaksanakan," jelas dia. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum Singapura K. Shanmugam di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian tersebut ditandatangani bersamaan dengan Perjanjian Flight Information Region (FIR) dan Defense Cooperation Agreement (DCA).