KPK Selisik Pembahasan ABPD Tulungagung

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh mantan anggota DPRD Tulungagung pada Rabu, 6 Juli 2022. Mereka diminta memberikan informasi terkait perumusan anggaran daerah. "Para saksi hadir dikonfirmasi pengetahuannya soal proses pembahasan anggaran APBD 2015-2018 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Juli 2022. Sebanyak tujuh mantan anggota DPRD Tulungagung itu yakni Lilik Herlin, Marikan Al Gatot Susanto, Michael Utomo, Nurhamim, Samsul Huda, Sofyan Heryanto, dan Suharminto. Ali enggan memerinci pertanyaan penyidik ke mereka semua.   Penyidik sempat menanyakan soal kinerja kelompok kerja pokok pikiran (pokir). Kelompok kerja itu diduga menerima uang terkait perkara ini. "Didalami juga soal anggaran pokok pikiran atau pokir dan terkait dugaan fee terkait hal tersebut," ujar Ali. KPK menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung. Penetapan tersebut merupakan pengembangan perkara yang telah ditangani KPK sebelumnya.   KPK belum mengungkap identitas tersangka. Lembaga Antikorupsi masih mengumpulkan alat bukti terkait kasus tersebut. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada 2013-2018. Perkara ini menjerat Direktur PT Kediri Putra, Tigor Prakasa.   Tigor merupakan penyuap mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Dia diduga memberikan sejumlah uang dalam bentuk fee proyek kepada Syahri Mulyo. Besaran nilai bervariasi menyesuaikan dengan nilai kontrak pekerjaan.