Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Foto: Medcom.id/Yona
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Foto: Medcom.id/Yona

Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pati Terbongkar

Siti Yona Hukmana • 24 Mei 2022 18:40
Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.
 
"Kasus yang digelar ini terungkap pada 18 Mei 2022 lalu dan merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2022. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku di beberapa wilayah Kabupaten Pati," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Mei 2022.
 
Baca: Penimbun 2.000 Liter Solar Subsidi di Banda Aceh Dibekuk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus mengungkapkan sepanjang 2022 Polri telah mengungkap 230 kasus dan menangkap 335 tersangka kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Tempat kejadian perkara (TKP) pertama di sebuah gudang di Jalan Pati-Gembong, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
 
Dari hasil pengembangan terungkap TKP kedua yang berada di gudang Jalan Juwana-Pucakwangi, Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi menyita rombongan mobil heli (pengangkut BBM yang dimodifikasi) di TKP ketiga Jalna Juwana Puncakwangi Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan.
 
Menurutnya, 12 tersangka yang ditangkap memiliki peran spesifik. Mulai dari pemilik modal sampai pengangkut BBM jenis solar bersubsidi tersebut.
 
Adapun para tersangka yang ditangkap berinisial MK sebagai pemilik gudang, EAS sebagai pemodal, AS selaku sopir mobil heli. Kemudian, MT, SW, FDA, AEP, dan Sopir yang masing-masing selaku sopir mobil
 
"AAP kepala gudang, MA sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, TH sopir truk tangki kapasitas 24 ribu liter, JS pemodal," beber Jenderal bintang satu itu.
 
Agus menyebut modus para pelaku ialah menampung BBM jenis solar bersubsidi di gudang tempat penyimpanan yang diperoleh dari sejumlah SPBU. Mereka mengangkut solar menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi kemudian dikirim.
 
Dari sejumlah SPBU tersebut, para pelaku membeli solar subsidi seharga Rp5.150 per liter. Solar tersebut kemudian dijual ke pemilik gudang seharga Rp7 ribu per liter
 
Oleh para pemilik gudang, BBM solar subsidi yang telah dibeli tersebut diangkut menggunakan mobil truk tangki kapasitas 24 ribu liter dan 16 ribu Liter. Lalu, dijual ke kapal-kapal nelayan senilai Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per liter.
 
"Kami juga telah mengamankan Kapal Tanker bernama Permata Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok yang memuat 499 ribu liter solar diduga hasil dari proses penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan para tersangka," kata Agus.
 
Agus mengatakan tindak pidana tersebut dilakukan para tersangka sejak 2021. Para tersangka ditaksir telah meraup keuntungan Rp4 miliar dari hasil kejahatan itu.
 
"Ini (penindakan penyalahgunaan BBM subsidi) merupakan upaya yang terus menerus kita lakukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi," kata mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri itu.
 
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk melakukan monitoring distribusi hingga penjualan BBM di pasaran. "Lewat satgas Puser Bumi, Polda Jateng bekerja sama dengan Pertamina untuk memantau BBM di pasaran. Masalah monitoring distribusi dan penyaluran BBM merupakan salah satu arahan penting Kapolri dan ini tentunya ini wujud pelaksanaan dari kebijakan Presiden," kata Luthfi.
 
General Manajer Pertamina Jateng Dwi Puji Ariestya mengapresiasi Polri atas pengungkapan kasus tersebut. Dwi memastikan akan terus berkoordinasi dengan Polri guna mengamankan penyaluran BBM di wilayah Jateng.
 
"Bila ada kelangkaan di suatu tempat, pasti kita laporkan ke Polda. Kemudian kita turun ke lapangan bersama untuk melihat penyebabnya," ujar dia.
 
Para tersangka telah ditahan. Mereka dijerat Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif